Senin, 11 Mei 2015

Politik Islam Pada Masa Klasik dan Pertengahan





Pemikiran Politik Islam pada Abad Klasik dan Pertengahan
MAKALAH
Disusun guna memenuhi tugas
Mata Kuliah : Fiqh Siyasah
Dosen Pengampu : Bapak Iman Fadillah



Disusun oleh :
Dwi Fifi Feranti                                  (132111011)
Muhammad Rijalul Fikri                   (132111019)


FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014




I.                PEMBAHASAN
A.     Pengertian Politik
Secara harfiah politik islam ( al-siyasah ) berasal dari kata-kata,
سا س- يسو س- سيا سة = د بر- يد بر-تد بير ا
“mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.” [1]
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata as siyasah berarti : pemerintahan, pengambil keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan masih mempunyai arti-arti lainnya.
            Dalam sebuah hadits menyatakan “ Dari Abu Hurairah, telah bersabda Nabi SAW, Bani Israil dikendalikan oleh Nabi-nabi mereka.” Dari pengertian dan hadits diatas maka secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain : (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) “cara” pengendalian menuju suatu tujuan. Al-siyasah juga dapat disebut “memimpin sesuatu dengan cara yang membawav kemaslahatan.”
B.    Pemikiran Politik Islam masa Klasik dan Pertengahan
            Pemikiran politik islam berkembang secara luas tak lain karena berbagai peristiwa penting sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah, berbagai hubungan sosial dijabarkan oleh Rasulullah, yang menyangkut kehidupan internal umat islam dan hubungan dengan kelompok agama dan suku lain dalam membangun Madinah. Praktik kehidupan Rasulullah bersama para sahabatnya di Madinah telah membuka jalan baru bagi umat islam untuk mengambil subtansi ajaran sosial dan politik.
            Setelah wafatnya Rasulullah Saw, muncul peristiwa penting, yakni pertemuan antara kelompok Anshar dan Muhajirin yang membicarakan siapa pengganti Rasulullah. Kemudian berbagai peristiwa politik dalam proses penggantian kekuasaan yang diperlihatkan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib menjadi sejarah penting bagi umat islam.
            Yang paling menegangkan dalam sejarah Islam adalah peristiwa tahkim yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perebutan kekuasaan antara keduanya melahirkan persoalan teologis yang sangat kuat (kafir mengkafirkan). Lahirlah aliran-aliran yang sebelumnya di masa Rasulullah tidak ada, seperti Khawarij, Mu’tazilah, Ahlussunnah Waljamaah, dan Murjiah.
            Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kalangan umat Islam telah melahirkan pemikiran-pemikiran politik di masa selanjutnya, munculnya sejumlah pemikir politik Islam seperti Ibn Abi Rabi’, al-Mawardi, al-Ghazali, al-Farabi, Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun, dan Syah Waliyullah al-Dahlawi.[2]
1.     Periode Klasik
            Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi dan keemasan islam. Masa awal pada periode ini, yang dimulai di masa Nabi Muhammad Saw merupakan masa di mana seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah  kekuasaan islam. Pada masa Abbasiyah, pemikiran politik islam dikembangkan oleh sejumlah intelektual islam seiring dengan prestasi intelektual Dinasti Abbasiyah yang telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang. Di bawah Dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan mengalami keemasan. Sastra, terkumpulnya Shahih Bukhari dan Muslim, 4 imam mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), dan teologi merupakan bukti gemerlapnya kemajuan pengetahuan di masa Dinasti Abbasiyah.
Para intelektual yang muncul di periode klasik ini adalah :
a.      Ibn  Abi Rabi’ (833-842 M)
  Adalah penulis kitab Suluk al-Malik fi Tadbir al-mamalik (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan).[3] Merupakan sarjana muslim pertama penggagas teori politik. Dalam teori politiknya ada sebagian pengaruh falsafah politik Yunani.
            Teori pemikiran politik Ibn Abi Rabi’ dapat diringkas sebagai berikut :[4]
1.     Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, karena itu tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri.
2.     Untuk mengatur dan menjamin ketentraman hidupnya, Allah SWT. memberi petunjuk, aturan tentang kewajiban dan haknya.
3.     Allah SWT. mengangkat penguasa sebagai tanfidz (pelaksana) demi terlaksananya petunjuk Illahi itu.
4.     Bentuk pemerintahan yang ideal adalah kerajaan turun temurun atau monarki.
5.      Kepala Negara adalah orang yang termulia di tempat itu.

b.     Al-Farabi (257-339 H)
Bernama lengkap Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkas ibn Auzalagh, ia juga dikenal dengan sebutan nama Abu Nasir al-Farabi namun beliau terkenal dengan nama Al-Farabi.  Ia dilahirkan di Utrar (Farab) pada 257 H/870 M, dan  meninggal dunia di Damaskus pada 339 H/950 M dalam usia 80 tahun. Di Eropa ia lebih dikenal dengan nama Alpharabius. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu.[5]
Teori pemikiran politik Al-Farabi dapat diringkas sebagai berikut : [6]
1.     Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial.
2.     Manusia perlu hidup bermasyarakat.
3.     Manusia mempunyai perbedaan-perbedaan.
4.     Ada masyarakat sempurna besar semisal perserikatan internasional.
5.     Masyarakat yang belum sempurna misalnya masyarakat desa, kampong, lorong dan keluarga.
6.     Negara kota adalah kesatuan politik yang terbaik, negara utama.
7.     Warga Negara dibagi menjadi tiga kelas, yaitu elit politik, angkatan bersenjata dan rakyat jelata.
8.     Kepala Negara harus ada lebih dahulu, baru kemudian rakyat yang dikepalainya.
c.      Al-Mawardi (364-450 H)
Bernama lengkap Abu Al-Hasan Ali ibn Habib al-Mawardi, penulis kitab Al-Ahkam al-sulthaniyah fi al-wilayah al-Diniyah (Peraturan-Peraturan Pemerintahan). dilahirkan di Basrah, Irak. Dia seorang pemikir Islam  yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi’i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah.  Terbukti pada masa pemerintahan Khalifah al-Qardi (991-1031 M) dia diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung (Qadhiy al-Qudhat) di Bagdhdad. [7]
Teori pemikiran politik Al-Mawardi dapat diringkas sebagai berikut:[8]
1.     Manusia secara syahsiyah adalah berbeda, tetapi saling membutuhkan.
2.     Negara harus ditopang oleh enam hal yaitu al-Diinu al-Muttaba’ (agama yang dihayati), Sulthaanun Qaahirun (penguasa yang berwibawa), ‘Adlun Syaamilun (keadilan yang merata), Amnun ‘Aamun (keamanan yang mumpuni), Hashbun daaimun (kelestarian kesuburan tanah).
3.     Iman, raja atau sultan merangkap jabatan agama dan politik, Al-Imaamah maudhu’ah Likhilaafati an-nubuwwati Fii hiraasati al-Dini wasiyaasati al-dunya, (kepemimpinan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan siasat dunia) (Al-Mawardi, 130 H;4).
4.     Sistem kerajaan turun temurun merupakan system ideal dengan dua macam wazir, yaitu wazir tafwidh yang memiliki kewenangan menggariskan kebijakan  dan wazir tanfidz yang sekedar pelaksanaan kebijakan.
5.     Seleksi Imam harus dilaksanakan oleh ahlu al-ikhtiyaar yang adil dan berwawasan luas.
6.     Hak mengisi jabatan adalah ahlu al-imaamah yang memiliki sifat tujuh yaitu, adil, ahli ijtihad, sehat inderanya, utuh anggota badannya, berwawasan luas, berani dan kekuasaan Quraisy.
7.     Pemilihan bisa melalui bisa melalui ahlu al-halli wa al-‘aqdi atau wasiat dari pendahulunya.
8.     Imam dapat dijatuhkan jika menyimpang.
9.     Hubungan antara ahlu al-halli wa al-‘aqdi dengan iman bersifat kontrak sosial atas dasar suka rela yang melahirankan kewajiban dan hak timbale balik. Teori kontrak sosial ini kemudian berkembang di dunia Barat dan Timur.
d.     Al-Ghazali (450-505 H) .
Bernama lengkap  Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i .  Ia lahir  di Ghazaleh, sebuah negeri dekat Thus, Khurasan, (1059 M/450 h) dan meninggal di kota yang sama pada 1111 M/501 H.  Al-Ghazali dapat dikatakan sebagai pemikir muslim yang paling populer dan paling berpengaruh di dunia islam. Pemikiran keislamannya meliputi seluruh aspek ajaran Islam.
Teori pemikiran politik Al-Ghazali dapat diringkas sebagai berikut: [9]
1.     Manusia sebagai makhluk sosial.
2.     Manusia perlu pembagian tugas meliputi pertanian, pemintalan, pembagian dan politik.
3.     Profesi politik merupakan hal yang paling penting.
4.     Profesi politik adalah satu derajat dibawah kenabian, harus dijabat oleh orang yang memiliki ilmu, mahir, arif dan netral dari tugas lain.
5.     Pengangkatan imam merupakan tugas syara’
6.     Hubungan agama dan politik seperti dua anak kembar, agama sebagai pondasi dan sultan sebagai penjaganya.
7.     Sistem pemerintahan yang ideal adalah teokrasi dengan kekuasaan muqaddas, khalifah sebagai bayangan Allah dan ketaatan mutlak bagi rakyat.
8.     Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Fadha’il al Bathiniyah bahwa imamah ditegakkan oleh syaukah, dan syaukah ditegakkan oleh mubaya’ah.
9.     Syaukah tidak dapat tercapai tanpa dukungan mayoritas orang-orang kepercayaan pada zaman tersebut atau Mu’bar al-kul al-Zaman.
Ada beberapa ciri yang menonjol dari pemikiran politik Islam di zaman klasik. Pertama, adanya pengaruh alam pikiran Yunani, terutama pandangan plato tentang asal-usul negara. Plato dalam teori politiknya menyatakan bahwa, negara terbentuk karena begitu banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Persekutuan hidup dan kerjasama yang semakin lama semakin teroganisir dengan baik itu, kemudian membentuk negara. Teori ini kemudian diambil pemikir politik islam sebagai kontruksi filosofis terbentuknya negara, seperti karya Ibnu Abi Rabi’ Suluk al-Malik fi Tadbir al-mamalik, al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Shulthaniyyah, serta al-Farabi dalam al-Madinah al-Fadhilah dan Ara ahl al-Madinah al-Fadhilah.
Meski demikian teori ini tidak diambil secara sekuler, yakni dengan tujuan bernegara adalah tidak semata-mata untuk kebutuhan lahiriyah manusia, tetapi juga kebutuhan rohaniyah dan ukhrawiyah. Elaborasi ini oleh Al-Farabi dikemukakan dalm konsepnya tentang al-sa’adah (happiness) sebagai jalan ruhani dalam kekuasaan dan oleh al-Mawardi dijelaskan negara dibentuk untuk melanjutkan misi kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia.
Kedua, pemikiran politik yang berkembang lebih berpijak pada kondisi real sosial-politik. Pemikiran mereka lebih banyak dilahirkan sebagai respon terhadap kondisi soail-politik yang terjadi. Ibn Abi Rabi’ yang menulis Suluk al-Malik fi Tadbir al-mamalik merupakan karya persembahan kepada Khalifah Dinasti Abbasiyah, al-Mu’tashim (833-842 M). tentu saja sebagai buku persembahan, Ibn Abi Rabi’ tidak melakukan kritik terhadap khalifah. Karena itu, Ibn Abi Rabi’ menekankan kepatuhan mutlak kepada pemerintahan khalifah. Berbeda dengan Ibn Abi Rabi’, al-Ghazali  jelas-jelas menunjukkan komitmen al-Ghazali untuk memeringatkan penguasa ketika berbuat kesalahan.
Berbeda dengan kecenderungan sebelumnya al-Farabi justru berpijak pada paradigma idealistik, utopian dan cendeung tidak realistik. Karena itulah al-Farabi dalam teori politiknya bahwa tujuan didirikannya negara untuk meraih kebahagiaan dan filsuflah yang mampu mewujudkan kebahagiaan, sehingga yang pantas menjadi kepala negara adalah filsuf. Kecenderungan al-Farabi terlihat ketika mengajukan gagasan negara ideal al-madinah al-fadhilah, yakni kota utama.kota utama sebagai suatu keseluruhan dai bagian-bagian terpadu. Aktivitas sosial mereka masing-masing berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing.
Kota ideal dalam pandangan al-Farabi berbeda dengan al-madinah al-jahiliyah, al-madinah al-fasiqah, al-madinah al-mutabadilah, dan al-mudinah al-dhalah,terutama anggota-anggota masyarakat yang mendiaminya.kota ideal menurut al-Farabi memiliki anggota masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi terutama kemampuan filsafatnya. Idealisme al-Farabi ini jelas memberikan kesan bahwa ia adalah seorang pemikir yang idealis. Kecendurungan inilah yang menyebabkan gagasannya sulit diwujudkan dalam praktek.[10]

2.     Periode Pertengahan
Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah ditangan tentara Mongol 1258 M, yang [pada gerak selanjutnya kemudian kekuatan politik Islam mengalami kemunduran, sehingga orientasi prmikiran politiknyapun berubah. Islam mengalami perpecahan politik dengan munculnya banyak dinasti-dinasti kecil dalam kekhalifahan Islam. Jatuhnya dnasti Abbasiyah sebagai dinasti yang banyak melahirkan ilmu pengetahuan mengakibatkan dunia Islam semakin terpuruk. Sementara di luar dunia islam, ada ancaman dari Negara-negara Barat yang sudah mulai bangkit dari kegelapannya. Dalam kondisi sosial-politik yang carut-marut, pemikiran politik Islam menunjukkan kecenderungan untuk membangkitkan kekuatan dunia Islam. Tak heran, jika para pemikir politik Islam pada  periode ini mencerminkan kecenderungan responsive-realis terhadap kajatuhan dunia Islam.
Ada dua intelektual yang muncul di periode pertengahan yaitu:
a.      Ibnu Taimiyah (661-728 H)
Bernama lengkap Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Slam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani (Bahasa Arab أبو عباس تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني ), atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah, ia lahir pada 22 Januari 1236/10 Rabiul Awwal 661 H dan wafat  pada 1328/20 Dzulhijjah 728 H, ia adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. [11]
Ibnu Taimiyah ia adalah tokoh bermazhab Hanbali, ia mempunyai gagasan pemikiran terhadap politik yang dituangkan dalam kitab al-siyasah al-syar’iyah fi Islah al-Ra’I wa al Ra’iyah. Dasar teori politiknya bersendikan agama, yaitu al-Qur’an Surah al-Maidah/5;58-59. Pada ayat 58 ditujukan kepada para pemimpin negara agar menyampaikan amanat kepada yang berhak, yaitu berbuat adil dalam menjatuhkan hukuman atas persengketaan warga negara, sedangkan pada ayat 59 ditujukan kepada seluruh rakyat agar taat kepada pemimpin, selama perintahnya tidak untuk berbuat maksiat.
            Teori pemikiran politik Ibnu Taimiyah dapat diringkas sebagai berikut : [12]
1.     Pemerintahan sebagai pemegang amanat (trustee) harus menyampaikan anmanat (trust) yang diberikan oleh pemberi amanat (truste).
2.     Kepala negara hendaknya memberikan wewenang kepada orang-orang yang terbaik dari segi kepentingan rakyat.
3.     Meritokrasi 9memberikan kepada seseorang yang ahli).
4.     Rakyat harus wajib membayar kewajiban kepada negara dan kepala negara harus membelajakan kekayaan secara benar.
5.     Eksekusi (pelaksanaan) hukum pidana yang merupakan hak Allah SWT. Seperti menyamun, mencuri, berzina dan sebagainya, harus ditegakkan tanpa pandang bulu, meskipun tak ada pengaduan.
6.     Eksekusi (pelaksanaan) hukum pidana yang merupakan hak manusia seperti hukum qishash dihimbau agar pihak keluarga memberi maaf.
7.     Kepala negara tidak boleh meninggalkan musyawarah.
8.     Pengangkatan iman dan penyelenggaraan negara adalah kewajiban yang paling agung demi terwujudnya saling membantu dan amar ma’ruf nahi munkar.
9.     Kepala negara adalah bayangan Allah SWT di bumi dengan kewenangan memerintah yang bersumber dari Tuhan.
10.  Keadilan adalah hak yang harus ditegakkan diatas segala-galanya.
Ditambahkan atas pendapat Taimiyah oleh Munawir Syadzali (1990:11) kepala negara yang bukan muslim tetapi adil lebih baik daripada kepala negara muslim tetapi tidak adil. Akan tetapi, hal ini dibantah oleh KH.Firdaus AN (1999:128)
b.     Ibnu Khaldun (1362-1406 M)
Bernama lengkap Wali al-Din.al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abu Bakr Muhammad al-Hasan ibn Khaldun, ia lahir di Tunis pada tanggal 1 Ramadhan 723 H (7 Mei 1332 M) dan wafat pada 26 Ramadhan 808 H atau 16 Maret 1406 M .[13] Adalah penulis kitab Muqaddimah yang merupakan jilid pertama dari kitab Al-Ibar. [14]
Teori pemikiran politik Ibnu Khaldun dapat diringkas sebagai berikut : [15]
1.     Manusia sebagai makhluk sosial, memerlukan organisasi kemasyarakatan.
2.     Oleh karena itu memerlukan seorang raja, khalifah atau imam sebagai pemegang kendali hukum.
3.     Faktor goegrafi dapat memepengaruhi kehidupan poliyik suatu negara.
4.     Ashabiyah (sukuisme) dalah fitrah manusia yang melahirkan semangat saling membantu.
5.     Imam atau khalifah harus dipilih oleh ahlu al-halli wa al-‘aqdi.
6.     Khalifah sebagai pengganti Nabi untuk menjaga agama dan politik duniawi.
7.     Khalifah harus alim, adil, cakap, sehat dan keturunan Quraisy selagi suku itu masih potensial.
8.     Dalam upaya menghindari ketidakadilan imam, hubungan imam dan rakyat hendaknya didasarkan pada peraturan politik yang harus ditaati oleh semua pihak, baik berupa rekayasa cendekiawan maupun (dan lebih utama) ajaran agama.


[1]  Prof.H.A.Djazuli,Fiqh Siyasah, (Jakarta:Kencana.2009).hal  25
[2] Mujbar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga,2007), hal 26-28
[3]  Mujbar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah. hal. 28-30
[4]  Muchotob Hamzah, Menjadi Politisi Islami (FIKIH POLITIK), (Yogyakarta:GAMA MEDIA.2004), hal 35
[5]   http//Wikipedia.com diakses pada  Selasa, 13 Oktober 2014 pukul 14.00 yang bersumber  pada H. Sirajuddin Zar, 2004. “Filsafat Islam”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[6]  Muchotob Hamzah, Menjadi Politisi Islami (FIKIH POLITIK), (Yogyakarta:GAMA MEDIA.2004), hal 36
[7]  Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A. Pemikiran Politik Islam: dari masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2010) hal 16
[8]  Muchotob Hamzah, Menjadi Politisi Islami (FIKIH POLITIK), (Yogyakarta:GAMA MEDIA.2004),hal 37
[9]  Muchotob Hamzah, Menjadi Politisi Islami (FIKIH POLITIK), (Yogyakarta:GAMA MEDIA.2004),hal 38
[10] Mujbar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga,2007)hal. 30-34
[11]  http//wikipedia.com, diakses pada Selasa, 14 Oktober 2014 pukul.14.00 
[12]  Muchotob Hamzah, Menjadi Politisi Islami (FIKIH POLITIK), (Yogyakarta:GAMA MEDIA.2004), hal 39
[13]  Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A. Pemikiran politik Islam, hal 41
[14]  Muchotob Hamzah, Menjadi Politisi Islami (FIKIH POLITIK),hal 40
[15]  Muchotob Hamzah, Menjadi Politisi Islami (FIKIH POLITIK), hal 41

Tidak ada komentar:

Posting Komentar