Pemikiran Politik Islam pada Abad
Klasik dan Pertengahan
MAKALAH
Disusun guna memenuhi tugas
Mata Kuliah : Fiqh Siyasah
Dosen Pengampu : Bapak Iman Fadillah

Disusun oleh :
Dwi Fifi Feranti (132111011)
Muhammad Rijalul Fikri (132111019)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014
I.
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Politik
Secara harfiah politik islam ( al-siyasah ) berasal dari
kata-kata,
سا س- يسو س-
سيا سة = د بر- يد بر-تد بير ا
“mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.” [1]
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata as siyasah berarti
: pemerintahan, pengambil keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan,
pengawasan, perekayasaan dan masih mempunyai arti-arti lainnya.
Dalam sebuah
hadits menyatakan “ Dari Abu Hurairah, telah bersabda Nabi SAW, Bani Israil
dikendalikan oleh Nabi-nabi mereka.” Dari pengertian dan hadits diatas maka
secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua dimensi
yang berkaitan satu sama lain : (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses
pengendalian, (2) “cara” pengendalian menuju suatu tujuan. Al-siyasah juga
dapat disebut “memimpin sesuatu dengan cara yang membawav kemaslahatan.”
B.
Pemikiran
Politik Islam masa Klasik dan Pertengahan
Pemikiran politik islam berkembang
secara luas tak lain karena berbagai peristiwa penting sejak Rasulullah hijrah
ke Madinah. Di Madinah, berbagai hubungan sosial dijabarkan oleh Rasulullah,
yang menyangkut kehidupan internal umat islam dan hubungan dengan kelompok
agama dan suku lain dalam membangun Madinah. Praktik kehidupan Rasulullah
bersama para sahabatnya di Madinah telah membuka jalan baru bagi umat islam
untuk mengambil subtansi ajaran sosial dan politik.
Setelah wafatnya Rasulullah Saw,
muncul peristiwa penting, yakni pertemuan antara kelompok Anshar dan Muhajirin
yang membicarakan siapa pengganti Rasulullah. Kemudian berbagai peristiwa
politik dalam proses penggantian kekuasaan yang diperlihatkan oleh Abu Bakar
Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib menjadi
sejarah penting bagi umat islam.
Yang paling menegangkan dalam
sejarah Islam adalah peristiwa tahkim
yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Perebutan kekuasaan antara keduanya melahirkan persoalan teologis yang sangat
kuat (kafir mengkafirkan). Lahirlah aliran-aliran yang sebelumnya di masa
Rasulullah tidak ada, seperti Khawarij, Mu’tazilah, Ahlussunnah Waljamaah, dan
Murjiah.
Peristiwa-peristiwa penting yang
terjadi di kalangan umat Islam telah melahirkan pemikiran-pemikiran politik di
masa selanjutnya, munculnya sejumlah pemikir politik Islam seperti Ibn Abi
Rabi’, al-Mawardi, al-Ghazali, al-Farabi, Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun, dan Syah
Waliyullah al-Dahlawi.[2]
1. Periode Klasik
Masa ini merupakan masa ekspansi,
integrasi dan keemasan islam. Masa awal pada periode ini, yang dimulai di masa
Nabi Muhammad Saw merupakan masa di mana seluruh semenanjung Arabia telah
tunduk di bawah kekuasaan islam. Pada
masa Abbasiyah, pemikiran politik islam dikembangkan oleh sejumlah intelektual
islam seiring dengan prestasi intelektual Dinasti Abbasiyah yang telah berhasil
mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang. Di bawah Dinasti
Abbasiyah, ilmu pengetahuan mengalami keemasan. Sastra, terkumpulnya Shahih
Bukhari dan Muslim, 4 imam mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali),
dan teologi merupakan bukti gemerlapnya kemajuan pengetahuan di masa Dinasti
Abbasiyah.
Para intelektual yang muncul di periode klasik ini
adalah :
a.
Ibn Abi Rabi’
(833-842
M)
Adalah penulis kitab
Suluk al-Malik fi
Tadbir al-mamalik (Perilaku Raja dalam Pengelolaan
Kerajaan-Kerajaan).[3] Merupakan sarjana muslim pertama
penggagas teori politik. Dalam teori politiknya ada sebagian pengaruh falsafah
politik Yunani.
1.
Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial,
karena itu tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara
sendiri.
2.
Untuk mengatur dan menjamin ketentraman hidupnya,
Allah SWT. memberi petunjuk, aturan tentang kewajiban dan haknya.
3.
Allah SWT. mengangkat penguasa sebagai tanfidz (pelaksana)
demi terlaksananya petunjuk Illahi itu.
4.
Bentuk pemerintahan yang ideal adalah kerajaan turun
temurun atau monarki.
5.
Kepala Negara
adalah orang yang termulia di tempat itu.
b.
Al-Farabi (257-339 H)
Bernama
lengkap Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkas ibn Auzalagh, ia juga
dikenal dengan sebutan nama Abu Nasir al-Farabi namun beliau terkenal dengan
nama Al-Farabi. Ia dilahirkan di Utrar
(Farab) pada 257 H/870 M, dan meninggal dunia di
Damaskus pada 339 H/950 M dalam usia 80 tahun. Di Eropa ia lebih dikenal dengan
nama Alpharabius. Dia adalah
filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan dan sejauh
mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta
berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu.[5]
1. Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial.
2. Manusia perlu hidup bermasyarakat.
3. Manusia mempunyai perbedaan-perbedaan.
4. Ada masyarakat sempurna besar semisal perserikatan internasional.
5. Masyarakat yang belum sempurna misalnya masyarakat desa, kampong, lorong
dan keluarga.
6. Negara kota adalah kesatuan politik yang terbaik, negara utama.
7. Warga Negara dibagi menjadi tiga kelas, yaitu elit politik, angkatan
bersenjata dan rakyat jelata.
8. Kepala Negara harus ada lebih dahulu, baru kemudian rakyat yang
dikepalainya.
c.
Al-Mawardi (364-450
H)
Bernama lengkap Abu Al-Hasan Ali ibn Habib al-Mawardi, penulis kitab Al-Ahkam al-sulthaniyah fi al-wilayah al-Diniyah
(Peraturan-Peraturan Pemerintahan). dilahirkan
di Basrah, Irak. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka
mazhab Syafi’i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan
Abbasiyah. Terbukti pada masa pemerintahan
Khalifah al-Qardi (991-1031 M) dia diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung (Qadhiy
al-Qudhat) di Bagdhdad. [7]
1. Manusia secara syahsiyah adalah berbeda, tetapi saling
membutuhkan.
2. Negara harus ditopang oleh enam hal yaitu al-Diinu al-Muttaba’ (agama
yang dihayati), Sulthaanun Qaahirun (penguasa yang berwibawa), ‘Adlun
Syaamilun (keadilan yang merata), Amnun ‘Aamun (keamanan yang
mumpuni), Hashbun daaimun (kelestarian kesuburan tanah).
3. Iman, raja atau sultan merangkap jabatan agama dan politik, Al-Imaamah
maudhu’ah Likhilaafati an-nubuwwati Fii hiraasati al-Dini wasiyaasati al-dunya,
(kepemimpinan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga
agama dan siasat dunia) (Al-Mawardi, 130 H;4).
4. Sistem kerajaan turun temurun merupakan system ideal dengan dua macam
wazir, yaitu wazir tafwidh yang memiliki kewenangan menggariskan
kebijakan dan wazir tanfidz yang
sekedar pelaksanaan kebijakan.
5. Seleksi Imam harus dilaksanakan oleh ahlu al-ikhtiyaar yang adil
dan berwawasan luas.
6. Hak mengisi jabatan adalah ahlu al-imaamah yang memiliki sifat tujuh
yaitu, adil, ahli ijtihad, sehat inderanya, utuh anggota badannya, berwawasan
luas, berani dan kekuasaan Quraisy.
7. Pemilihan bisa melalui bisa melalui ahlu al-halli wa al-‘aqdi atau
wasiat dari pendahulunya.
8. Imam dapat dijatuhkan jika menyimpang.
9. Hubungan antara ahlu al-halli wa al-‘aqdi dengan iman bersifat
kontrak sosial atas dasar suka rela yang melahirankan kewajiban dan hak timbale
balik. Teori kontrak sosial ini kemudian berkembang di dunia Barat dan Timur.
d.
Al-Ghazali (450-505 H) .
Bernama lengkap Abu Hamid
Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i . Ia
lahir di Ghazaleh, sebuah negeri dekat
Thus, Khurasan, (1059 M/450 h) dan meninggal di kota yang sama pada 1111 M/501
H. Al-Ghazali dapat
dikatakan sebagai pemikir muslim yang paling populer dan paling berpengaruh di
dunia islam. Pemikiran
keislamannya meliputi seluruh aspek ajaran Islam.
1. Manusia sebagai makhluk sosial.
2. Manusia perlu pembagian tugas meliputi pertanian, pemintalan, pembagian
dan politik.
3. Profesi politik merupakan hal yang paling penting.
4. Profesi politik adalah satu derajat dibawah kenabian, harus dijabat oleh
orang yang memiliki ilmu, mahir, arif dan netral dari tugas lain.
5. Pengangkatan imam merupakan tugas syara’
6. Hubungan agama dan politik seperti dua anak kembar, agama sebagai
pondasi dan sultan sebagai penjaganya.
7. Sistem pemerintahan yang ideal adalah teokrasi dengan kekuasaan muqaddas,
khalifah sebagai bayangan Allah dan ketaatan mutlak bagi rakyat.
8. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Fadha’il al Bathiniyah bahwa
imamah ditegakkan oleh syaukah, dan syaukah ditegakkan oleh mubaya’ah.
9. Syaukah tidak dapat tercapai tanpa dukungan mayoritas orang-orang kepercayaan
pada zaman tersebut atau Mu’bar al-kul al-Zaman.
Ada
beberapa ciri yang menonjol dari pemikiran politik Islam di zaman klasik. Pertama, adanya pengaruh alam pikiran
Yunani, terutama pandangan plato tentang asal-usul negara. Plato dalam teori
politiknya menyatakan bahwa, negara terbentuk karena begitu banyaknya kebutuhan
manusia yang tidak dapat dipenuhi dengan kekuatan dan kemampuan sendiri.
Persekutuan hidup dan kerjasama yang semakin lama semakin teroganisir dengan
baik itu, kemudian membentuk negara. Teori ini kemudian diambil pemikir politik
islam sebagai kontruksi filosofis terbentuknya negara, seperti karya Ibnu Abi
Rabi’ Suluk al-Malik fi Tadbir al-mamalik,
al-Mawardi dalam al-Ahkam
al-Shulthaniyyah, serta al-Farabi dalam al-Madinah
al-Fadhilah dan Ara ahl al-Madinah
al-Fadhilah.
Meski
demikian teori ini tidak diambil secara sekuler, yakni dengan tujuan bernegara
adalah tidak semata-mata untuk kebutuhan lahiriyah manusia, tetapi juga
kebutuhan rohaniyah dan ukhrawiyah. Elaborasi ini oleh Al-Farabi dikemukakan
dalm konsepnya tentang al-sa’adah
(happiness) sebagai jalan ruhani dalam kekuasaan dan oleh al-Mawardi
dijelaskan negara dibentuk untuk melanjutkan misi kenabian untuk melindungi
agama dan mengatur dunia.
Kedua,
pemikiran politik yang berkembang lebih berpijak pada kondisi real
sosial-politik. Pemikiran mereka lebih banyak dilahirkan sebagai respon
terhadap kondisi soail-politik yang terjadi. Ibn Abi Rabi’ yang menulis Suluk al-Malik fi Tadbir al-mamalik merupakan
karya persembahan kepada Khalifah Dinasti Abbasiyah, al-Mu’tashim (833-842 M).
tentu saja sebagai buku persembahan, Ibn Abi Rabi’ tidak melakukan kritik
terhadap khalifah. Karena itu, Ibn Abi Rabi’ menekankan kepatuhan mutlak kepada
pemerintahan khalifah. Berbeda dengan Ibn Abi Rabi’, al-Ghazali jelas-jelas menunjukkan komitmen al-Ghazali
untuk memeringatkan penguasa ketika berbuat kesalahan.
Berbeda
dengan kecenderungan sebelumnya al-Farabi justru berpijak pada paradigma
idealistik, utopian dan cendeung tidak realistik. Karena itulah al-Farabi dalam
teori politiknya bahwa tujuan didirikannya negara untuk meraih kebahagiaan dan
filsuflah yang mampu mewujudkan kebahagiaan, sehingga yang pantas menjadi
kepala negara adalah filsuf. Kecenderungan al-Farabi terlihat ketika mengajukan
gagasan negara ideal al-madinah al-fadhilah,
yakni kota utama.kota utama sebagai suatu keseluruhan dai bagian-bagian
terpadu. Aktivitas sosial mereka masing-masing berbeda sesuai dengan tujuan
masing-masing.
Kota
ideal dalam pandangan al-Farabi berbeda dengan al-madinah al-jahiliyah, al-madinah al-fasiqah, al-madinah
al-mutabadilah, dan al-mudinah
al-dhalah,terutama anggota-anggota masyarakat yang mendiaminya.kota ideal
menurut al-Farabi memiliki anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
intelektual tinggi terutama kemampuan filsafatnya. Idealisme al-Farabi ini
jelas memberikan kesan bahwa ia adalah seorang pemikir yang idealis.
Kecendurungan inilah yang menyebabkan gagasannya sulit diwujudkan dalam
praktek.[10]
2.
Periode Pertengahan
Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah ditangan
tentara Mongol 1258 M, yang [pada gerak selanjutnya kemudian kekuatan politik
Islam mengalami kemunduran, sehingga orientasi prmikiran politiknyapun berubah.
Islam mengalami perpecahan politik dengan munculnya banyak dinasti-dinasti kecil
dalam kekhalifahan Islam. Jatuhnya dnasti Abbasiyah sebagai dinasti yang banyak
melahirkan ilmu pengetahuan mengakibatkan dunia Islam semakin terpuruk.
Sementara di luar dunia islam, ada ancaman dari Negara-negara Barat yang sudah
mulai bangkit dari kegelapannya. Dalam kondisi sosial-politik yang carut-marut,
pemikiran politik Islam menunjukkan kecenderungan untuk membangkitkan kekuatan
dunia Islam. Tak heran, jika para pemikir politik Islam pada periode ini mencerminkan kecenderungan
responsive-realis terhadap kajatuhan dunia Islam.
Ada dua intelektual yang muncul di periode pertengahan yaitu:
a.
Ibnu
Taimiyah (661-728 H)
Bernama
lengkap Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Slam bin Abdullah bin Taimiyah
al Harrani (Bahasa Arab أبو عباس تقي الدين أحمد
بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني ), atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah, ia lahir
pada 22 Januari 1236/10 Rabiul Awwal 661 H dan wafat pada 1328/20 Dzulhijjah 728 H, ia adalah
seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. [11]
Ibnu Taimiyah ia adalah tokoh
bermazhab Hanbali, ia mempunyai gagasan pemikiran terhadap politik yang
dituangkan dalam kitab al-siyasah al-syar’iyah
fi Islah al-Ra’I wa al Ra’iyah. Dasar teori politiknya bersendikan agama, yaitu
al-Qur’an Surah al-Maidah/5;58-59. Pada ayat 58 ditujukan kepada para
pemimpin negara agar menyampaikan amanat kepada yang berhak, yaitu berbuat adil
dalam menjatuhkan hukuman atas persengketaan warga negara, sedangkan pada ayat
59 ditujukan kepada seluruh rakyat agar taat kepada pemimpin, selama
perintahnya tidak untuk berbuat maksiat.
Teori
pemikiran politik Ibnu Taimiyah dapat diringkas sebagai berikut : [12]
1.
Pemerintahan
sebagai pemegang amanat (trustee) harus menyampaikan anmanat (trust)
yang diberikan oleh pemberi amanat (truste).
2.
Kepala
negara hendaknya memberikan wewenang kepada orang-orang yang terbaik dari segi
kepentingan rakyat.
3.
Meritokrasi
9memberikan kepada seseorang yang ahli).
4.
Rakyat
harus wajib membayar kewajiban kepada negara dan kepala negara harus membelajakan
kekayaan secara benar.
5.
Eksekusi
(pelaksanaan) hukum pidana yang merupakan hak Allah SWT. Seperti menyamun,
mencuri, berzina dan sebagainya, harus ditegakkan tanpa pandang bulu, meskipun
tak ada pengaduan.
6.
Eksekusi
(pelaksanaan) hukum pidana yang merupakan hak manusia seperti hukum qishash dihimbau
agar pihak keluarga memberi maaf.
7.
Kepala
negara tidak boleh meninggalkan musyawarah.
8.
Pengangkatan
iman dan penyelenggaraan negara adalah kewajiban yang paling agung demi
terwujudnya saling membantu dan amar ma’ruf nahi munkar.
9.
Kepala
negara adalah bayangan Allah SWT di bumi dengan kewenangan memerintah yang
bersumber dari Tuhan.
10. Keadilan adalah hak yang harus ditegakkan diatas segala-galanya.
Ditambahkan atas pendapat Taimiyah oleh Munawir Syadzali (1990:11)
kepala negara yang bukan muslim tetapi adil lebih baik daripada kepala negara
muslim tetapi tidak adil. Akan tetapi, hal ini dibantah oleh KH.Firdaus AN
(1999:128)
b.
Ibnu
Khaldun (1362-1406 M)
Bernama lengkap Wali al-Din.al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn
Abu Bakr Muhammad al-Hasan ibn Khaldun, ia lahir di Tunis pada tanggal 1
Ramadhan 723 H (7 Mei 1332 M) dan wafat pada 26 Ramadhan 808 H atau 16 Maret
1406 M .[13] Adalah penulis kitab Muqaddimah yang
merupakan jilid pertama dari kitab Al-Ibar. [14]
Teori pemikiran politik Ibnu Khaldun dapat
diringkas sebagai berikut : [15]
1.
Manusia
sebagai makhluk sosial, memerlukan organisasi kemasyarakatan.
2.
Oleh karena itu memerlukan seorang raja, khalifah atau imam sebagai
pemegang kendali hukum.
3.
Faktor goegrafi dapat memepengaruhi kehidupan poliyik suatu
negara.
4.
Ashabiyah (sukuisme) dalah fitrah manusia yang melahirkan
semangat saling membantu.
5.
Imam atau khalifah harus dipilih oleh ahlu al-halli wa
al-‘aqdi.
6.
Khalifah sebagai pengganti Nabi untuk menjaga agama dan
politik duniawi.
7.
Khalifah harus alim, adil, cakap, sehat dan keturunan Quraisy
selagi suku itu masih potensial.
8.
Dalam upaya menghindari ketidakadilan imam, hubungan imam dan
rakyat hendaknya didasarkan pada peraturan politik yang harus ditaati oleh
semua pihak, baik berupa rekayasa cendekiawan maupun (dan lebih utama) ajaran
agama.
[2]
Mujbar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh
Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga,2007), hal
26-28
[5] http//Wikipedia.com
diakses pada Selasa, 13 Oktober 2014
pukul 14.00 yang bersumber pada H.
Sirajuddin Zar, 2004. “Filsafat Islam”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[7]
Dr.
Muhammad Iqbal, M.Ag dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A. Pemikiran Politik Islam: dari masa Klasik
hingga Indonesia Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2010) hal 16
[10]
Mujbar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh
Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga,2007)hal.
30-34
[12] Muchotob Hamzah, Menjadi Politisi Islami
(FIKIH POLITIK), (Yogyakarta:GAMA MEDIA.2004), hal 39
[13] Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dan Drs. H. Amin
Husein Nasution, M.A. Pemikiran politik Islam, hal 41
[15] Muchotob Hamzah, Menjadi Politisi Islami
(FIKIH POLITIK), hal 41
Tidak ada komentar:
Posting Komentar