Senin, 11 Mei 2015

Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Syariah




Konsep Konsumsi dan Kebutuhan Serta Pendapatan Dalam Ekonomi Syari’ah
MAKALAH
Disusun guna memenuhi tugas
Mata Kuliah : Pengantar Ekonomi Syari’ah
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
UIN WS PAKAI.jpg
Disusun oleh:
Dwi Fifi Feranti                      (132111011)
Rizky Mahardhika Giswara   (132111015)
Sri Murtiningsih                     (132111017)

AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015

I.             PENDAHULUAN

A.          Latar Belakang

Sebagaimana kita pahami dalam keseharian, sebagai individu maupun masyarakat yang mempunyai kebutuhan secara tidak langsung mengarahkan diri sendiri untuk menjadi seorang konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi. Dimana konsumen  melakukan penggunaan uang untuk pemenuhan keperluan sehari-hari yang harus menyeimbangkan  dengan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya tidak terbatas) akan barang dan jasa. Kelangkaan akan barang dan jasa timbul bila kebutuhan (keinginan) seseorang atau masyarakat ternyata lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. Jadi kelangkaan ini muncul apabila tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.

B.          Rumusan Masalah

a.     Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah ?
b.     Prinsip dan Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Syari’ah ?
c.      Perbandingannya dengan yang berlaku sekarang ?
d.     Aplikasi konsep konsumsi dalam Ekonomi Syari’ah untuk konteks kekinian ?
e.     Standar Baku Kebutuhan Konsumsi serta Pendapatan dalam Ekonomi Syari’ah ?












II.               PEMBAHASAN

A.          Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah
Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu, kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam prespektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat (interdependensi) dengan konsumsi itu sendiri. Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka, sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam.
1.           Kebutuhan (hajat)
Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dimana setiap individu mempunyai suatu kebutuhan yang akan diterjemahkan oleh keinginan-keinginan mereka. Seseorang yang sedang membutuhkan makan karena perutnya lapar, akan mempertimbangkan beberapa keinginan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut.
Misalnya:  Ketika beberapa orang membutuhkan makanankarena laparnya, maka seseorang yang berasal dari Jawa Timur akan menginginkan Soto Lamongan ketika merasa lapar, hal ini berbeda dengan orang dari Sulawesi yang saat itu menginginkan Coto Makasar. Atau orang Eropa yang menginginkan sandwich,  orang Arab yang menginginkan kushari.
Keinginan seseorang akan sangat berkaitan erat dengan konsep kepuasan, yang selanjutnya akan menjadi masalah apabila keinginan tersebut berkembang ke dalam area pemenuhan kebutuhan dengan cara berlebih-lebihan dan mubadzir. [1] Maka keinginan inilah yang kemudian bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Di sisi lain, keinginan merupakan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang.[2] Ketika seseorang membutuhkan makan untuk mengisi perutnya yang lapar, ia bisa saja berkeinginan untuk membeli sepiring nasi, mulai dari harga Rp 5000.00,- hingga Rp 1.000.000.00,- (bahkan bisa lebih mahal dari itu tergantung produk dari makanannya). Ketika ia menginginkan makanan yang biasa-biasa saja dan tidak merumuskan kepada perilaku konsumerisme, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi kemajuan ekonomi dewasa ini menjadikan makanan menjadi suatu gaya hidup, yang menggelincirkan manusia dalam perilaku isfar dan tabdzir. Maka dari itu, Islam memerinci dan memisahkan antara kebutuhan (need/hajah) dan keinginan (want/raghbah) manusia.
Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh mashlahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen kerangka maqasid al-syari’ah, dimana tujuan syari’ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. [3] Imam Ghazali membedakan antara keinginan (raghbah dan syahwat) dan kebutuhan (hajah). Menurut al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mepertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. [4] Lebih lanjut lagi, al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam rangka melakukan konsumsi, sehingga tidak kosong dalam makna ibadah. Konsumsi dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berbeda dengan ekonomi konvensional, yang tidak memisahkan keinginan (want) dan kebutuhan (need), sehingga memicu terjebaknya konsumen dalam lingkaran konsumerisme. Karena manusia banyak yang memaksakan keinginan merekam seiring dengan beragamnya varian produk dan jasa.
Memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu. kewajiban dalam agama. Siddiqi (1979) menyatakan, bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam antara lain: [5]
a.            Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
b.           Memenuhi kebutuhan keluarga.
c.            Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
d.           Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
e.            Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.
(dari beberapa pandangan tersebut mempunyai satu tujuan, yaitu, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarkat).
2.           Kegunaan atau Manfaat (Mashlahah)
Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna (usefulness), membantu (helpfulness), atau menguntungkan (advantage). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini juga bisadirasakan sebagai rasa tertolong dari suatu kesulitan  karena mengkonsumsi barang tersebut. Adanya rasa inilah menyebabkan utilitas dimaknai sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan merupakan akibat yang ditimbulkan akibat yang ditimbulkan oleh utilitas. [6]
Maka ketika tujuan dari konsumsi identik dengan perolehan suatu kepuasan yang tertinggi, beberapa hal yang perlu digaris bawahi disini adalah apakah barang atau jasa tersebut membawa suatu manfaat dan kemaslahatan. Karena bisa jadi seseorang menginginkan suatu kepuasan yang tertinggi terhadap suatu barang ataupun jasa, akan tetapi justru barang atau jasa tersebut membawa kerusakan kepada dirinya atau orang-orang disekitarnya.
Dalam Islam, tujuan dari konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (mashlahah). Pencapaian mashlahah tersebut merupakan tujuan dari maqashid al-syari’ah. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau wants, atau konsep mashlahah relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau needs. Mashlahah dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki mashlahah ataupun tidak.
a.            Perbedaan Mashlahah dan Utilitas
Ada beberapa perbedaan antara mashlahah dan utilitas,  antara lain:[7]
Mashlahah
Utilitas
Relatif konsisten dengan mashlahah
(kemanfaatan) sosial.
Konsisten dalam mereduksi (mengurangi)
konflik sosial dan mempermudah penyusunan kebijakan ekonomi.
Tujuan utama pembangunan atau
kesejahteraan hidup sosial.
Bertujuan memenuhi want-nya bagi
konsumen.
Mempermudah perencanaan alokasi anggaran dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
Tidak mudah mengukur seberapa utilitas
 ataupun membandingkan wanted orang satu dengan yang lain.




B.          Prinsip dan Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Syari’ah
Konsumen non muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi. Karena itu mereka dari kalangan non muslim dapat mengkonsumsi barang atau jasa apa saja yang mereka inginkan, kecuali jika ia tidak dapat memperolehnya, atau tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsinya.
Adapun dari kalangan konsumen muslim, yang berkomitmen dengan kaidah-kaidah atau prinsip dasar dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenarandan dampak madharatnya baik bagi konsumen sendiri maupun yang selainnya.
Berikut merupakan beberapa kaidah atau prinsip dasar terpenting pada  konsumsi dalam ekonomi syari’ah:[8]
1.           Prinsip Syari’ah
Dalam prinsip ini menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari: 1). Prinsip Akidah, 2). Prinsip Ilmiah atau Ilmu, 3). Prinsip Amaliah (bentuk konsumsi). Berikut adalah penjelasan dari ketiga hal diatas:
Pertama: Prinsip Aqidah, adalah seorang konsumen mengetahui hakekat konsumsi; yaitu bahwa sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam menaati untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Pencipta.
Kedua: Prinsip Ilmiah, adalah seorang konsumen ketika akan mengkonsumsi suatu barang atau jasa harus mengetahui ilmu tentang barang atau jasa  yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
Ketiga: Prinsip Amaliah, prinsip ini merupakan aplikasi dari kedua prinsip sebelumnya; maksudnya seorang konsumen harus memperhatikan bentuk barang atau jasa yang dikonsumsi. Dimana seorang muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal, dan selalu menjauhi yang haram dan syubhat.
2.           Prinsip Kuantitas
Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas syariah, yang dalam penenuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomi, yaitu: 1). Sederhana, 2). Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, 3). Penyimpanan dan pengembangan. Berikut adalah penjelasan dari faktor-faktor diatas:
Pertama: Sederhana, sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Yang berarti berada ditengah-tengah antara boros dan pelit. Dimana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah Yang Maha Pengasih, seperti disebutkan dalam firman-Nya:
“ Dan orang-orang yang apabia membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaran itu) ditengah-tengah antara demikian.” (QS.al-Furqan:67)
Menurut Umar ra. bahwa ia sangat memuji prinsip sederhana dalam konsumsi dan mengecam yang melampaui sampai tingkat boros, atau turun darinya sampai tingkat pelit. Beliau berkata, “Hendaknya kamu sederhana dalam makananmu. Sebab, sederhana lebih dekat kepada perbaikan dan lebih jauh dari pemborosan.” [9]
Kedua: Kesesuaian Antara Konsumsi dan Pemasukan, prinsip ini menjelaskan kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah suatu hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi dalah, bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai faktor-faktor yang lain.
Sesungguhnya kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan tersebut memiliki dali-dalilnya yang jelas dalam perekonomian Islam, diantaranya firman Allah SWT:
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (QS.Ath-Thalaq:7).
Ketiga: Penyimpanan dan Pengembangan, menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain. Karena itu memperluas konsumsi akan berdampak pada penurunan penyimpanan, sehingga berkuranglah modal investasi dengan tingkat penurunan simpanan. Dan demikian ini adalah yang menghambatupaya investasi. Karena itu sistem ekonomi seluruhnya berupaya membatasi konsumsi sebagai cara permodalan investasi dan pembentukan modal.
3.           Prinsip Prioritas
Pada prinsip ini seorang konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan. Dr.Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam bukunya membagi jenis barang konsumsi menjadi tiga tingkatan, yaitu: [10]
Pertama: Primer, merupakan sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengan konsdisinya tidak akan stabil, dan seseorang tidak akan aman dari kebinasaan.
Kedua: Sekunder, merupakan sesuatu yang menjadi tuntunan kebutuhan, yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan primer.
Ketiga: Tersier, merupakan sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunderm namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan.

4.           Prinsip Sosial
Pada prinsip ini seorang konsumen dituntut untuk memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Terdapat 3 (tiga) hal terpenting yang harus diketahui:
Pertama: Kepentingan Umat, dari prinsip ini mengajarkan bagaimana seorang konsumen harus memperhatikan kondisi umatnya; sehingga seorang konsumen tidak hanya memperluas kualitas dan kuantitas konsumsi dirinya sendiri, sedangkan kaum muslimi, terutama tetangganya, tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer mereka. Artinya setiap umat muslim hendaklah saling tolong menolong dan menanggung.
Kedua: Keteladanan, artinya seorang konsumen yang menjadi suri tauladan masyarakat ataupun suatu umat hendaklah memberikan contoh yang baik dalam berperilaku sebagai konsumen, yang sesuai dengan syariat Islam.
Ketiga: Tidak Membahayakan Orang Lain, artinya setiap muslim wajib menjauhi perilaku konsumtifyang mendatangkan mudharat terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak, terlebih jika bermudharat bagi banyak orang.
5.           Prinsip Lingkungan
Prinsip ini bermaksud bahwa bumi dan apa saja yang terdapat padanya, lingkungan disini memiliki pengaruh besar dalam perilaku konsumsi. Karena itu, seiring dengan terjadinya perubahan pola konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebutbisa bersifat materi maupun materi. Dengan kata lain dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa seorang konsumen harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan kebertanjutannya atau tidak merusak lingkungan.
C.          Perbandingannya dengan yang berlaku sekarang
Konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhannya tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual (materi), tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial ( spiritual ). Konsumen muslim ketika mendapatkan hasil rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, ia berfikir pendapatan yang sudah diraihnya itu harus dihabiskan untuk dirinya sendiri, tetapi kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridho Allah, sebagian pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah ( fi sabilillah). Dalam islam, perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah ( hablu mina Allah) dan manusia (hablu mina an-nas). Konsep inilah yang tidak kita dapati dalam ilmu perilaku konsumen konvensional. Selain itu, yang tidak kita dapati pada kajian perilaku konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional adalah adanya saluran penyeimbang dari adanya saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Al-qur’an mengajarkan umat islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah dan infaq. Hal ini menegaskan bahwa umat islam merupakan mata rantai yang kokoh yang saling menguatkan bagi umat islam lainnya. Hal-hal yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan yang memainkan sangat penting dalam teori konsumsi dan sangat menentukan tingkat konsumsi. Selain pendapatan, sesungguhnya konsumsi ditentukan juga oleh faktor-faktor lain yang sangat penting, antara lain adalah:
1.   Selera.
2.   Faktor sosial ekonomi, misalnya: umur, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan keluarga.
3.   Kekayaan.
4.   Keuntungan atau kerugian kapital.
5.   Tingkat bunga.
6.   Tingkat harga.[11]
Selama beberapa dekade, negara-negara muslim telah mengikuti pola konsumsi yang dicopy dari budaya konsumsi barat yang mengukur nilai pribadi seseorang dengan kemewahan hidupnya dan seringnya berbelanja. Karena itu, gaya hidup mahal, yang negara-negara industri maju sekalipun hampir tidak menjangkaunya, telah menjadi sebuah simbol di negara-negara muslim yang lebih miskin.
Disamping itu sebuah tradisi dan upacara yang tidak islami mulai dari kelahiran sampai kepada perkawinan dan kematian, telah menyebabkan pola konsumsi yang tidak realistis dan bertentangan dengan ajaran-ajaran islam yang mereka anut serta sumber-sumber daya mereka. Para korban dari persaingan hidup seperti ini dipaksa untuk dapat mempertahankan hidupnya diluar jangkuan kemampuan mereka dan akhirnya menjurus pada tindak korupsi dan cara-cara yang tidak etis untuk menutupi kekurangan antara pendapatan dan pengeluaran konsumsi mereka yang tidak realistis itu. Konsumsi agregat memang meningkat, tetapi tabungan tertinggal dibelakang, dan formasi kapital yang didasarkan pada tabungan domestik tetap tidak memadahi. Lebih-lebih lagi, karena umumnya barang dan jasa mewah yang mengndung daya pamer itu buatan luar negeri, maka tekanan sumber-sumber devisa meningkat tajam. Kekurangan sumber-sumber daya ini ditutup dengan pinjaman luar negeri sehingga menyebabkan beban cicilan hutang yang lebih tinggi dengan tekanan pada sumber-sumber daya dimasa depan.[12]
Ketetapaan dalam ekonomi islam berbeda dengan ketetapan ekonomi konvensional. Sebab seorang muslim dikatakan tepat ketika dia menginfakkan pemasukannya untuk merealisasikan sebesar mungkin kemanfaatan dunia dan akhirat dalam batas-batas kaidah syari’ah. Sedangkan ekonomi konvensional, makna ketetapan terbatas pada penilaian bahwa manusia itu egois tabiatnya, dan kemaslahatan individunya-lah yang mengarahkan perilakunya. Karena itu konsumen dinilai tepat jika dia menggunakan pemasukannya terhadap barang dan jasa dengan cara yang bisa merealisasikan kemanfaatan pribadinya sebesar mungkin.[13]
D.          Aplikasi Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Syari’ah
Kebutuhan merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekadar keinginan. Keinginan ditetapkan berdasarkan  konsep utility[14], tetapi  kebutuhan didasarkan pada konsep maslahat tujuan syari’ah adalah menyejahterakan manusia. Karenanya semua barang dan jasa yang memberikan maslahat disebut kebutuhan manusia. Teori ekonomi konvensional menggambarkan utility sebagai pemilikan terhadap barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia.
Dalam ekonomi islam, maslahat lebih obyektif daripada konsep utility untuk menganalisis perilaku ekonomi. Secara analisis konsep maslahat  lebih mudah dimanipulasi daripada konsep utility. Meskipun maslahat tepat tetap bersifat subyektif seperti halnya utility, tetapi subyektifitasnya  lebih jelas daripada pengertian utility.
Untuk mengeksplorasi konsep maslahat konsumen secara detail maka konsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi yang ditujukan untuk ibadah dan konsumsi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan semata. Konsumsi ibadah pada dasarnya adalah segala konsumsi atau menggunakan harta dijalan allah. Sedangkan konsumsi jenis kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia sebagaimana konsumsi sehari-hari.
Kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang dihalalkan atau mubah bisa berubah menjadi suatu hal yang sunah ketika ditujukan untuk hal yang benar sehingga dapat dinilai suatu ibadah dan mendapatkan berkah. Namun sebaliknya, jika kegiatan ini tidak diniatkan secara benar dan menimbulkan suatu kerugian pada diri maupun pihak lain maka perbuatan ini tidak bisa dinilai suatu ibadah.
Ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut maka martabat manusia bisa meningkat, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik saja secara wajar serta tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan dibolehkan selama hal itu mampu menambah maslahat dan tidak mendatangkan kemudharatan.[15]
Islam memandang manfaat, apakah sama dengan terminologi yang dikemukakan oleh para ekonom pada umumnya ataukah berbeda? Beberapa ayat al-Qur’an mengisyaratkan bahwa manfaat adalah antonim dari bahaya dan terwujudnya kemaslahatan. Sedangkan dalam pengertian ekonominya, manfaat adalah nilai guna tertinggi pada sebuah barang yang dikonsumsi oleh seorang konsumen pada suatu waktu. Bahkan lebih dari itu, barang tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
Jelas bahwa manfaat adalah terminologi Islam yang mencakup kemaslahatan, faidah dan tercegahnya bahaya. Manfaat bukan sekedar kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh anggota tubuh semata, namun lebih dari itu, manfaat merupakan cermin dari terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari.[16]

E. Standar Baku Kebutuhan Konsumsi serta Pendapatan dalam Ekonomi Syari’ah

1.           Ketepatan dalam Konsumsi
Ketepatan dalam ekonomi konvesional, makna ketepatan terbatas pada penilaian bahwa manusia egois tabi’atnya dan kemslahatan individunya-lah yang mengarahkan perilakunya. Karena itu, konsumen dinilai tepat jika dia menggunakan pemasukannya terhadap barang dan jasa dengan cara yang bisa merealisasikan kemanfaatan pribadinya sebesar mungkin.
Sedangkan ketepatan dalam ekonomi islam, berpengaruh pada perilaku seorang muslim untuk mementingkan diri sendiri atas orang lain (astrah) dan mementingkan orang lain atas diri sendiri (itsar). Sebab sikap mementingkan diri sendiri atas orang lain akan mendorong seseorang mendahulukan diri sendiri atas orang lain dalam penggunaan nafkah ; sedangkan sikap mementingkan orang lain atas diri sendiri akan mendorong untuk berinfak kepada orang lain dengan mengesampingkan kemanfaatan pribadi yang segera didapatkan .
Berdasarkan hal tersebut, makna ketepatan dalam ekonomi Islam berbeda makna ketepatan dalam ekonomi konvensional. Sebab seorang muslim dikatakan tepat ketika dia menginfakan pemasukannya untuk meralisasikan  sebesar mungkin kemanfaatan dunia dan akhirat dalam batas-batas kaidah syari’ah .[17]
1.           Cara-cara mencapai kebanaran dalam Konsumsi

a.    Penentuan Jenis Konsumsi
Jenis konsumsi yang mengharuskan barang-barang yang dikonsumsi adalah Halal.

b.   Penentuan Kuantitas Konsumsi
Dalam sebagian hadist Nabawi disebutkan penjelasan kuantitas konsumsi yang diutamakan dari sebagian jenis barang konsumsi, dan himbauan untuk komitmen kepadanya. Sebagai contoh riwayat dari Miqdam bin Ma’dikarib, ia berkata ;

“Aku mendengar Rasululah bersabda,
‘Tidaklah seseorang memenuhi tempat yang lebih buruk dari pada perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa potong makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Dan jika memang perlu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya” ‘.
Dalam hadist tersebut terdapat petunjuk tentang batas minimal makanan yang dikonsumsi. Penentuan jumlah konsumsi tersebut adalah penentuan bagi individu bukan pembatasan yang akan memberikan mudharat dalam kesehatan bila dikonsumsi secara tidak benar.
c.            Tidak Meremehkan Barang-barang Konsumtif yang dapat dimanfaatkan
Sebagai contoh adalah mengganti sebuah barang padahal masih bisa dimanfaatkan dan membuang barang yang digantikan, atau memanfaatkan sebagiannya dan menyia-nyiakan sebagian yang lain.
Sesungguhnya semangat Islam untuk memanfaatkan barang-barang konsumtif  dan tidak meremehkan sedikitpun darinya sampai Islam menuntut orang makan agar memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada jari-jarinya dan bejana makanannya, juga dalam himbauan Islam untuk tidak menganggap jijik makanan yang jatuh walaupun hanya satu suapan.[18]

2.           Keseimbangan Konsumen

Dalam kasus ekonomi konvensional tujuan dari setiap konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan (utility) yang optimum. Namun, di lain pihak terdapat kendala yaitu kemampuan konsumen dalam membeli barang/jasa yang diinginkan. Diamsumsikan bahwa konsumen menghadapi dua pilihan barang/jasa untuk dikonsumsi.
Sedangkan dalam ekonomi Islam, setiap pelaku ekonomi Islam selalu menaruh perhatian pada maslahah sebagai tahapan dalam mencapai tujuan ekonominya, yaitu falah. Konsumen Muslim menggunakan kandungan berkah dalam setiap barang sebagai indikator apakah barang yang dikonsumsi tersebut bisa menghadirkan berkah atau tidak. Akibatnya, konsumen muslim tidak hanya mempertimbangkan manfaat dari barang yang akan dikonsumsinya akan tetapi juga kandungan berkah yang ada dalam barang .
Di lain pihak, pelaku ekonomi Muslim menghadapi kendala dalam memaksimumkan mashlahah . Kendala ini adalah anggaran (budget). Sebagai akibat dari kepedulian terhadap maslahah yang bisa dirasakan dari kandungan berkah, maka setiap konsumen Muslim harus memilih barang yang mempunyai kandungan berkah. Oleh karena itu, mereka perlu menentukan kriteria bagi setiap barang yang akan dikonsumsinya. Kriteria ini adalah berkah rata-rata minimum yang harus sama dengan berkah yang bisa diperoleh dari konsumsi barang halal .
Dalam dunia nyata, setiap pelaku ekonomi harus selalu mengambil keputusan dalam mengonsumi sebuah barang/jasa. Akibat dari keputusan tersebut sering menimbulkan implikasi pada penggunaan barang-barang lain yang terkait. Untuk itu sangat perlu memeriksa keterkaitan antar barang satu dengan barang yang lainnya.

1.           Keterkaitan Antarbarang
Pilihan untuk konsumsi sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antara barang dan preferensi konsumen. Keterkaitan ini bisa digolongkan menjadi tiga, yaitu saling menggantikan (substitusi), saling melengkapi (komplementer) atau tidak ada keterkaitan (independen).[19]
2.           Hubungan Antarbarang yang Dilarang oleh Islam
Sebagaimana diketahui, hukum Islam menegaskan tidak dimungkinkan adanya substitusi antara barang haram dan halal, kecuali dalam keadaan darurat diperbolehkan.
3.           Hubungan Antarbarang dalam Islam
Berapa pun jumlah barang halal yang dikonsumsi, maka jumlah barang haram yang dikonsumsi adalah tetap Nol. Maknanya barang haram tidak pernah dikonsumsi dalam situasi yang bagaimana pun. Maka domain dari konsumsi dalam Islam adalah terbatas pada  barang/kegiatan halal saja. [20]
















KESIMPULAN

Konsep konsumsi dalam ekonomi syariah pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu, kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat).
Prinsip dan dasar donsumsi dalam ekonomi syari’ahdari kalangan konsumen muslim, yang berkomitmen dengan kaidah-kaidah atau prinsip dasar dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenarandan dampak madharatnya baik bagi konsumen sendiri maupun yang selainnya.Dan beberapa kaidah atau prinsip dasar terpenting pada  konsumsi dalam ekonomi syari’ah:
1.     Prinsip Syari’ah
2.     Prinsip Kuantitas
3.     Prinsip Prioritas
4.     Prinsip Sosial, dan
5.     Prinsip Lingkungan
Perbandingannya dengan dengan yang berlaku sekarangkonsumsi ditentukan juga oleh faktor-faktor lain yang sangat penting, antara lain adalah:
1.           Selera.
2.           Faktor sosial ekonomi, misalnya: umur, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan keluarga.
3.           Kekayaan.
4.           Keuntungan atau kerugian kapital.
5.           Tingkat bunga, dan
6.           Tingkat harga.
Aplikasi konsep konsumsi dalam ekonomi syari’ahuntuk mengeksplorasi konsep maslahat konsumen secara detail maka konsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi yang ditujukan untuk ibadah dan konsumsi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan semata.
Standar baku kebutuhan konsumsi serta pendapatan dalam ekonomi syari’ah ada dua, yaitu ;
1.     Ketepatan dalam Konsumsi
2.     Keseimbangan Konsumen




DAFTAR PUSTAKA.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2013, Ekonomi Islam, Jakarta:Rajawali Pers.(Kerjasama UII dengan BI)
Ika  Yunia , dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, (Perspektif Maqashid al-Syari’ah), Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP.
Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, 2006, Fikih Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar Group.
http://ekonomiduniaislam.blogspot.com/2013/02/konsumsi-dalam-ekonomi-islam.html, diakses pada hari Jum’at 10 April 2015, pukul. 18.30 WIB.
Nur Rianto  Al-Arif,2011,Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Solo : PT. Era Edicitra Interedia.
http://eki-blogger.blogspot.com/2012/09/konsep-konsumsi-dan-perilaku-konsumen.html, diakses pada tanggal 10 April 2015 pukul 18.30 WIB.






[1] Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syari’ah), (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP,2014), hal.161      
[2]  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, (Jakarta:Rajawali Pers,2013),(Kerjasama UII dengan BI) hal.130
[3] Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta : BPFE,2004),hal.152. Dikutip dari Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syari’ah),hal.162
[4]  Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syari’ah), hal.162
[5] Muhammad Najehatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam,terj.Anas Sidikdari judul aslinya “The Economic Enterprise in Islam”, (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2004).hal.15 Dikutip dari Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syari’ah), hal.163
[6]  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, (Jakarta:Rajawali Pers,2008),(Kerjasama UII dengan BI) hal.165
[7]  Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syari’ah),hal.167
[8]  Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar Group, 2006) hlm. 141-166
[9]  Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari, hal.145
[10]  Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari, hal.152
[12]Dr. M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal.280
[13]Dr. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006 ), hal.176-177.
[14]Utility ialah nilai guna / kepuasan.
[15]M. Nur Rianto  Al-Arif, dasar-dasar ekonomi islam, (solo : PT. Era Edicitra Interedia, 2011), hal149-156.
[17] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar Group, 2006) hlm 176-177
[18]  Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari, hal. 183-188
[19]  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, (Jakarta:Rajawali Pers,2008),(Kerjasama UII dengan BI) hal.160
[20] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, hal.  163-165

Tidak ada komentar:

Posting Komentar