Konsep Konsumsi dan Kebutuhan Serta Pendapatan Dalam Ekonomi
Syari’ah
MAKALAH
Disusun guna memenuhi tugas
Mata Kuliah : Pengantar Ekonomi Syari’ah
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

Disusun oleh:
Dwi Fifi Feranti (132111011)
Rizky Mahardhika Giswara (132111015)
Sri Murtiningsih (132111017)
AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015
I.
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Sebagaimana kita pahami
dalam keseharian, sebagai individu
maupun masyarakat yang
mempunyai kebutuhan secara tidak langsung mengarahkan diri sendiri untuk
menjadi seorang konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi. Dimana konsumen melakukan penggunaan uang untuk pemenuhan keperluan sehari-hari
yang harus menyeimbangkan dengan sumber daya yang
terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya tidak terbatas) akan
barang dan jasa. Kelangkaan
akan barang dan jasa timbul bila kebutuhan (keinginan) seseorang atau
masyarakat ternyata lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut.
Jadi kelangkaan ini muncul apabila tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginan tersebut.
B.
Rumusan
Masalah
a.
Konsep
Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah ?
b.
Prinsip
dan Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Syari’ah ?
c.
Perbandingannya
dengan yang berlaku sekarang ?
d.
Aplikasi
konsep konsumsi dalam Ekonomi Syari’ah untuk konteks kekinian ?
e.
Standar
Baku Kebutuhan Konsumsi serta Pendapatan dalam Ekonomi Syari’ah ?
II.
PEMBAHASAN
A.
Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah
Pada dasarnya
konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu, kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat).
Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala
dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam
prespektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat (interdependensi)
dengan konsumsi itu sendiri. Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai
penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan,
maka, sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan
aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri.
Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur
dalam ekonomi Islam.
1.
Kebutuhan (hajat)
Dalam ekonomi
konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa
dipisahkan. Dimana setiap individu mempunyai suatu kebutuhan yang akan diterjemahkan
oleh keinginan-keinginan mereka. Seseorang yang sedang membutuhkan makan karena
perutnya lapar, akan mempertimbangkan beberapa keinginan dalam memenuhi
kebutuhannya tersebut.
Misalnya: Ketika beberapa orang membutuhkan
makanankarena laparnya, maka seseorang yang berasal dari Jawa Timur akan menginginkan
Soto Lamongan ketika merasa lapar, hal ini berbeda dengan orang dari Sulawesi
yang saat itu menginginkan Coto Makasar. Atau orang Eropa yang menginginkan sandwich,
orang Arab yang menginginkan kushari.
Keinginan
seseorang akan sangat berkaitan erat dengan konsep kepuasan, yang selanjutnya
akan menjadi masalah apabila keinginan tersebut berkembang ke dalam area
pemenuhan kebutuhan dengan cara berlebih-lebihan dan mubadzir. [1]
Maka keinginan inilah yang kemudian bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.
Di sisi lain, keinginan merupakan hasrat atau harapan seseorang yang jika
dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun
suatu barang.[2] Ketika
seseorang membutuhkan makan untuk mengisi perutnya yang lapar, ia bisa
saja berkeinginan untuk membeli sepiring nasi, mulai dari harga Rp 5000.00,-
hingga Rp 1.000.000.00,- (bahkan bisa lebih mahal dari itu tergantung produk
dari makanannya). Ketika ia menginginkan makanan yang biasa-biasa saja dan
tidak merumuskan kepada perilaku konsumerisme, maka hal tersebut tidak akan
menjadi masalah. Akan tetapi kemajuan ekonomi dewasa ini menjadikan makanan
menjadi suatu gaya hidup, yang menggelincirkan manusia dalam perilaku isfar dan
tabdzir. Maka dari itu, Islam memerinci dan memisahkan antara kebutuhan
(need/hajah) dan keinginan (want/raghbah) manusia.
Dalam perspektif Islam, kebutuhan
ditentukan oleh mashlahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak
dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen kerangka maqasid
al-syari’ah, dimana tujuan syari’ah harus dapat menentukan tujuan perilaku
konsumen dalam Islam. [3]
Imam Ghazali membedakan antara keinginan (raghbah dan syahwat)
dan kebutuhan (hajah). Menurut al-Ghazali, kebutuhan
adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam
rangka mempertahankan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mepertahankan
kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. [4]
Lebih lanjut lagi, al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam rangka melakukan
konsumsi, sehingga tidak kosong dalam makna ibadah. Konsumsi dilakukan dalam
rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berbeda dengan ekonomi konvensional,
yang tidak memisahkan keinginan (want) dan kebutuhan (need),
sehingga memicu terjebaknya konsumen dalam lingkaran konsumerisme. Karena
manusia banyak yang memaksakan keinginan merekam seiring dengan beragamnya
varian produk dan jasa.
Memenuhi kebutuhan dan bukan
memenuhi kepuasan atau keinginan merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi Islam,
dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu. kewajiban
dalam agama. Siddiqi (1979) menyatakan, bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang
sempurna menurut Islam antara lain: [5]
a.
Memenuhi
kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
b.
Memenuhi
kebutuhan keluarga.
c.
Memenuhi
kebutuhan jangka panjang.
d.
Menyediakan
kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
e.
Memberikan
bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.
(dari beberapa pandangan tersebut
mempunyai satu tujuan, yaitu, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan
bermasyarkat).
2.
Kegunaan atau Manfaat (Mashlahah)
Dalam ekonomi konvensional, konsumen
diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (utility) dalam
kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna (usefulness),
membantu (helpfulness), atau menguntungkan (advantage). Dalam
konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh
seorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini juga bisadirasakan
sebagai rasa tertolong dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut. Adanya
rasa inilah menyebabkan utilitas dimaknai sebagai rasa puas atau kepuasan yang
dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Jadi, kepuasan
dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan merupakan akibat yang
ditimbulkan akibat yang ditimbulkan oleh utilitas. [6]
Maka ketika tujuan dari konsumsi
identik dengan perolehan suatu kepuasan yang tertinggi, beberapa hal yang perlu
digaris bawahi disini adalah apakah barang atau jasa tersebut membawa suatu
manfaat dan kemaslahatan. Karena bisa jadi seseorang menginginkan suatu
kepuasan yang tertinggi terhadap suatu barang ataupun jasa, akan tetapi justru
barang atau jasa tersebut membawa kerusakan kepada dirinya atau orang-orang
disekitarnya.
Dalam Islam, tujuan dari konsumsi
bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (mashlahah). Pencapaian mashlahah
tersebut merupakan tujuan dari maqashid al-syari’ah. Konsep utilitas
sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau wants,
atau konsep mashlahah relatif lebih objektif karena bertolak pada
pemenuhan kebutuhan atau needs. Mashlahah dipenuhi berdasarkan
pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif
tentang suatu barang ekonomi yang memiliki mashlahah ataupun tidak.
a.
Perbedaan
Mashlahah dan Utilitas
Ada
beberapa perbedaan antara mashlahah dan utilitas, antara lain:[7]
|
Mashlahah
|
Utilitas
|
|
|
Relatif
konsisten dengan mashlahah
(kemanfaatan)
sosial.
|
Konsisten dalam mereduksi (mengurangi)
konflik sosial dan mempermudah penyusunan kebijakan ekonomi.
|
|
|
Tujuan utama
pembangunan atau
kesejahteraan
hidup sosial.
|
Bertujuan
memenuhi want-nya bagi
konsumen.
|
|
|
Mempermudah
perencanaan alokasi anggaran dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
|
Tidak mudah mengukur seberapa
utilitas
ataupun membandingkan wanted orang
satu dengan yang lain.
|
|
B.
Prinsip dan Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Syari’ah
Konsumen non muslim tidak mengenal
istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi. Karena itu mereka dari
kalangan non muslim dapat mengkonsumsi barang atau jasa apa saja yang mereka
inginkan, kecuali jika ia tidak dapat memperolehnya, atau tidak memiliki
keinginan untuk mengkonsumsinya.
Adapun dari kalangan konsumen
muslim, yang berkomitmen dengan kaidah-kaidah atau prinsip dasar dan
hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar
mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari
jalan kebenarandan dampak madharatnya baik bagi konsumen sendiri maupun yang
selainnya.
Berikut merupakan beberapa kaidah
atau prinsip dasar terpenting pada
konsumsi dalam ekonomi syari’ah:[8]
1.
Prinsip Syari’ah
Dalam prinsip ini menyangkut dasar
syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari: 1).
Prinsip Akidah, 2). Prinsip Ilmiah atau Ilmu, 3). Prinsip Amaliah (bentuk
konsumsi). Berikut adalah penjelasan dari ketiga hal diatas:
Pertama: Prinsip Aqidah, adalah seorang konsumen mengetahui hakekat
konsumsi; yaitu bahwa sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam
menaati untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk
dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Pencipta.
Kedua: Prinsip Ilmiah, adalah seorang konsumen ketika akan mengkonsumsi
suatu barang atau jasa harus mengetahui ilmu tentang barang atau jasa yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang
berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik
ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
Ketiga: Prinsip Amaliah, prinsip ini merupakan aplikasi dari kedua prinsip
sebelumnya; maksudnya seorang konsumen harus memperhatikan bentuk barang atau
jasa yang dikonsumsi. Dimana seorang muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan
yang halal, dan selalu menjauhi yang haram dan syubhat.
2.
Prinsip Kuantitas
Tidak cukup bila barang yang
dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas
syariah, yang dalam penenuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor
ekonomi, yaitu: 1). Sederhana, 2). Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan,
3). Penyimpanan dan pengembangan. Berikut adalah penjelasan dari faktor-faktor
diatas:
Pertama: Sederhana, sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam
kondisi yang wajar adalah sederhana. Yang berarti berada ditengah-tengah antara
boros dan pelit. Dimana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba
Allah Yang Maha Pengasih, seperti disebutkan dalam firman-Nya:
“ Dan
orang-orang yang apabia membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan,
dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaran itu) ditengah-tengah antara
demikian.” (QS.al-Furqan:67)
Menurut Umar ra. bahwa ia sangat
memuji prinsip sederhana dalam konsumsi dan mengecam yang melampaui sampai
tingkat boros, atau turun darinya sampai tingkat pelit. Beliau berkata, “Hendaknya
kamu sederhana dalam makananmu. Sebab, sederhana lebih dekat kepada perbaikan
dan lebih jauh dari pemborosan.” [9]
Kedua: Kesesuaian Antara Konsumsi dan Pemasukan, prinsip ini menjelaskan
kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah suatu hal yang sesuai dengan
fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi dalah,
bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan
konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan
bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai
faktor-faktor yang lain.
Sesungguhnya kesesuaian antara
konsumsi dan pemasukan tersebut memiliki dali-dalilnya yang jelas dalam
perekonomian Islam, diantaranya firman Allah SWT:
“Hendaklah
orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang
disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”
(QS.Ath-Thalaq:7).
Ketiga: Penyimpanan dan Pengembangan, menyimpan (menabung) merupakan suatu
keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal
yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah
kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang
lain. Karena itu memperluas konsumsi akan berdampak pada penurunan penyimpanan,
sehingga berkuranglah modal investasi dengan tingkat penurunan simpanan. Dan
demikian ini adalah yang menghambatupaya investasi. Karena itu sistem ekonomi
seluruhnya berupaya membatasi konsumsi sebagai cara permodalan investasi dan
pembentukan modal.
3.
Prinsip Prioritas
Pada prinsip ini seorang konsumen
harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak
terjadi kemudharatan. Dr.Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam bukunya membagi
jenis barang konsumsi menjadi tiga tingkatan, yaitu: [10]
Pertama: Primer, merupakan sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan
kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengan konsdisinya tidak
akan stabil, dan seseorang tidak akan aman dari kebinasaan.
Kedua: Sekunder, merupakan sesuatu yang menjadi tuntunan kebutuhan, yang
tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan
primer.
Ketiga: Tersier, merupakan sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan
kebutuhan primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunderm namun hanya sebatas
pelengkap dan hiasan.
4.
Prinsip Sosial
Pada prinsip ini seorang konsumen
dituntut untuk memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta
keharmonisan hidup dalam masyarakat. Terdapat 3 (tiga) hal terpenting yang
harus diketahui:
Pertama: Kepentingan Umat, dari prinsip ini mengajarkan bagaimana seorang
konsumen harus memperhatikan kondisi umatnya; sehingga seorang konsumen tidak
hanya memperluas kualitas dan kuantitas konsumsi dirinya sendiri, sedangkan
kaum muslimi, terutama tetangganya, tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer
mereka. Artinya setiap umat muslim hendaklah saling tolong menolong dan
menanggung.
Kedua: Keteladanan, artinya seorang konsumen yang menjadi suri tauladan
masyarakat ataupun suatu umat hendaklah memberikan contoh yang baik dalam
berperilaku sebagai konsumen, yang sesuai dengan syariat Islam.
Ketiga: Tidak Membahayakan Orang Lain, artinya setiap muslim wajib menjauhi
perilaku konsumtifyang mendatangkan mudharat terhadap orang lain, baik secara
langsung maupun tidak, terlebih jika bermudharat bagi banyak orang.
5.
Prinsip Lingkungan
Prinsip ini bermaksud bahwa bumi dan
apa saja yang terdapat padanya, lingkungan disini memiliki pengaruh besar dalam
perilaku konsumsi. Karena itu, seiring dengan terjadinya perubahan pola
konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungan, dan faktor-faktor yang
mempengaruhi pola konsumsi tersebutbisa bersifat materi maupun materi. Dengan
kata lain dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa seorang konsumen harus
sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan kebertanjutannya
atau tidak merusak lingkungan.
C.
Perbandingannya
dengan yang berlaku sekarang
Konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa mereka
dapat memenuhi kebutuhannya tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual
(materi), tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial ( spiritual ). Konsumen muslim
ketika mendapatkan hasil rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, ia
berfikir pendapatan yang sudah diraihnya itu harus dihabiskan untuk dirinya
sendiri, tetapi kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridho Allah, sebagian
pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah ( fi sabilillah). Dalam islam, perilaku
seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah (
hablu mina Allah) dan manusia (hablu mina an-nas). Konsep inilah yang tidak
kita dapati dalam ilmu perilaku konsumen konvensional. Selain itu, yang tidak
kita dapati pada kajian perilaku konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi
konvensional adalah adanya saluran penyeimbang dari adanya saluran kebutuhan
individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Al-qur’an mengajarkan
umat islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah dan
infaq. Hal ini menegaskan bahwa umat islam merupakan mata rantai yang kokoh
yang saling menguatkan bagi umat islam lainnya. Hal-hal yang mempengaruhi
konsumsi adalah pendapatan yang memainkan sangat penting dalam teori konsumsi
dan sangat menentukan tingkat konsumsi. Selain pendapatan, sesungguhnya
konsumsi ditentukan juga oleh faktor-faktor lain yang sangat penting, antara
lain adalah:
1.
Selera.
2.
Faktor sosial ekonomi, misalnya:
umur, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan keluarga.
3.
Kekayaan.
4.
Keuntungan atau kerugian kapital.
5.
Tingkat bunga.
6.
Tingkat harga.[11]
Selama beberapa dekade, negara-negara muslim telah
mengikuti pola konsumsi yang dicopy dari budaya konsumsi barat yang mengukur
nilai pribadi seseorang dengan kemewahan hidupnya dan seringnya berbelanja.
Karena itu, gaya hidup mahal, yang negara-negara industri maju sekalipun hampir
tidak menjangkaunya, telah menjadi sebuah simbol di negara-negara muslim yang
lebih miskin.
Disamping itu sebuah tradisi dan upacara yang tidak
islami mulai dari kelahiran sampai kepada perkawinan dan kematian, telah
menyebabkan pola konsumsi yang tidak realistis dan bertentangan dengan
ajaran-ajaran islam yang mereka anut serta sumber-sumber daya mereka. Para
korban dari persaingan hidup seperti ini dipaksa untuk dapat mempertahankan
hidupnya diluar jangkuan kemampuan mereka dan akhirnya menjurus pada tindak
korupsi dan cara-cara yang tidak etis untuk menutupi kekurangan antara
pendapatan dan pengeluaran konsumsi mereka yang tidak realistis itu. Konsumsi agregat
memang meningkat, tetapi tabungan tertinggal dibelakang, dan formasi kapital
yang didasarkan pada tabungan domestik tetap tidak memadahi. Lebih-lebih lagi,
karena umumnya barang dan jasa mewah yang mengndung daya pamer itu buatan luar
negeri, maka tekanan sumber-sumber devisa meningkat tajam. Kekurangan
sumber-sumber daya ini ditutup dengan pinjaman luar negeri sehingga menyebabkan
beban cicilan hutang yang lebih tinggi dengan tekanan pada sumber-sumber daya
dimasa depan.[12]
Ketetapaan dalam ekonomi islam berbeda dengan
ketetapan ekonomi konvensional. Sebab seorang muslim dikatakan tepat ketika dia
menginfakkan pemasukannya untuk merealisasikan sebesar mungkin kemanfaatan
dunia dan akhirat dalam batas-batas kaidah syari’ah. Sedangkan ekonomi konvensional,
makna ketetapan terbatas pada penilaian bahwa manusia itu egois tabiatnya, dan
kemaslahatan individunya-lah yang mengarahkan perilakunya. Karena itu konsumen
dinilai tepat jika dia menggunakan pemasukannya terhadap barang dan jasa dengan
cara yang bisa merealisasikan kemanfaatan pribadinya sebesar mungkin.[13]
D.
Aplikasi
Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Syari’ah
Kebutuhan merupakan konsep yang lebih bernilai dari
sekadar keinginan. Keinginan ditetapkan berdasarkan konsep utility[14],
tetapi kebutuhan didasarkan pada konsep
maslahat tujuan syari’ah adalah menyejahterakan manusia. Karenanya semua barang
dan jasa yang memberikan maslahat disebut kebutuhan manusia. Teori ekonomi
konvensional menggambarkan utility sebagai pemilikan terhadap barang atau jasa
untuk memuaskan keinginan manusia.
Dalam ekonomi islam, maslahat lebih obyektif
daripada konsep utility untuk menganalisis perilaku ekonomi. Secara analisis
konsep maslahat lebih mudah dimanipulasi
daripada konsep utility. Meskipun maslahat tepat tetap bersifat subyektif
seperti halnya utility, tetapi subyektifitasnya
lebih jelas daripada pengertian utility.
Untuk mengeksplorasi konsep maslahat konsumen secara
detail maka konsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi yang ditujukan untuk
ibadah dan konsumsi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
semata. Konsumsi ibadah pada dasarnya adalah segala konsumsi atau menggunakan
harta dijalan allah. Sedangkan konsumsi jenis kedua adalah untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginan manusia sebagaimana konsumsi sehari-hari.
Kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang
dihalalkan atau mubah bisa berubah menjadi suatu hal yang sunah ketika ditujukan
untuk hal yang benar sehingga dapat dinilai suatu ibadah dan mendapatkan
berkah. Namun sebaliknya, jika kegiatan ini tidak diniatkan secara benar dan
menimbulkan suatu kerugian pada diri maupun pihak lain maka perbuatan ini tidak
bisa dinilai suatu ibadah.
Ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi
kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut maka martabat
manusia bisa meningkat, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang
atau jasa yang halal dan baik saja secara wajar serta tidak berlebihan.
Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan dibolehkan selama hal itu mampu menambah
maslahat dan tidak mendatangkan kemudharatan.[15]
Islam memandang
manfaat, apakah sama dengan terminologi yang dikemukakan oleh para ekonom pada
umumnya ataukah berbeda? Beberapa ayat al-Qur’an mengisyaratkan bahwa manfaat
adalah antonim dari bahaya dan terwujudnya kemaslahatan. Sedangkan dalam
pengertian ekonominya, manfaat adalah nilai guna tertinggi pada sebuah barang
yang dikonsumsi oleh seorang konsumen pada suatu waktu. Bahkan lebih dari itu,
barang tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
Jelas
bahwa manfaat adalah terminologi Islam yang mencakup kemaslahatan, faidah dan
tercegahnya bahaya. Manfaat bukan sekedar kenikmatan yang hanya bisa dirasakan
oleh anggota tubuh semata, namun lebih dari itu, manfaat merupakan cermin dari
terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi
mendatangkan dampak negatif di kemudian hari.[16]
E. Standar Baku Kebutuhan
Konsumsi serta Pendapatan dalam Ekonomi Syari’ah
1.
Ketepatan
dalam Konsumsi
Ketepatan dalam ekonomi konvesional,
makna ketepatan terbatas pada penilaian bahwa manusia egois tabi’atnya dan
kemslahatan individunya-lah yang mengarahkan perilakunya. Karena itu, konsumen
dinilai tepat jika dia menggunakan pemasukannya terhadap barang dan jasa dengan
cara yang bisa merealisasikan kemanfaatan pribadinya sebesar mungkin.
Sedangkan ketepatan dalam ekonomi
islam, berpengaruh pada perilaku seorang muslim untuk mementingkan diri sendiri
atas orang lain (astrah) dan mementingkan orang lain atas diri sendiri (itsar).
Sebab sikap mementingkan diri sendiri atas orang lain akan mendorong seseorang
mendahulukan diri sendiri atas orang lain dalam penggunaan nafkah ; sedangkan
sikap mementingkan orang lain atas diri sendiri akan mendorong untuk berinfak
kepada orang lain dengan mengesampingkan kemanfaatan pribadi yang segera
didapatkan .
Berdasarkan hal tersebut, makna
ketepatan dalam ekonomi Islam berbeda makna ketepatan dalam ekonomi
konvensional. Sebab seorang muslim dikatakan tepat ketika dia menginfakan
pemasukannya untuk meralisasikan sebesar
mungkin kemanfaatan dunia dan akhirat dalam batas-batas kaidah syari’ah .[17]
1.
Cara-cara
mencapai kebanaran dalam Konsumsi
a.
Penentuan
Jenis Konsumsi
Jenis konsumsi
yang mengharuskan barang-barang yang dikonsumsi adalah Halal.
b.
Penentuan
Kuantitas Konsumsi
Dalam sebagian
hadist Nabawi disebutkan penjelasan kuantitas konsumsi yang diutamakan dari
sebagian jenis barang konsumsi, dan himbauan untuk komitmen kepadanya. Sebagai
contoh riwayat dari Miqdam bin Ma’dikarib, ia berkata ;
“Aku mendengar
Rasululah bersabda,
‘Tidaklah
seseorang memenuhi tempat yang lebih buruk dari pada perut. Cukuplah bagi anak
Adam beberapa potong makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Dan jika
memang perlu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan
sepertiga untuk nafasnya” ‘.
Dalam hadist tersebut terdapat
petunjuk tentang batas minimal makanan yang dikonsumsi. Penentuan jumlah
konsumsi tersebut adalah penentuan bagi individu bukan pembatasan yang akan
memberikan mudharat dalam kesehatan bila dikonsumsi secara tidak benar.
c.
Tidak
Meremehkan Barang-barang Konsumtif yang dapat dimanfaatkan
Sebagai
contoh adalah mengganti sebuah barang padahal masih bisa dimanfaatkan dan
membuang barang yang digantikan, atau memanfaatkan sebagiannya dan
menyia-nyiakan sebagian yang lain.
Sesungguhnya
semangat Islam untuk memanfaatkan barang-barang konsumtif dan tidak meremehkan sedikitpun darinya
sampai Islam menuntut orang makan agar memakan sisa-sisa makanan yang menempel
pada jari-jarinya dan bejana makanannya, juga dalam himbauan Islam untuk tidak
menganggap jijik makanan yang jatuh walaupun hanya satu suapan.[18]
2.
Keseimbangan
Konsumen
Dalam
kasus ekonomi konvensional tujuan dari setiap konsumen adalah untuk memperoleh
kepuasan (utility) yang optimum. Namun, di lain pihak terdapat kendala yaitu
kemampuan konsumen dalam membeli barang/jasa yang diinginkan. Diamsumsikan
bahwa konsumen menghadapi dua pilihan barang/jasa untuk dikonsumsi.
Sedangkan
dalam ekonomi Islam, setiap pelaku ekonomi Islam selalu menaruh perhatian pada
maslahah sebagai tahapan dalam mencapai tujuan ekonominya, yaitu falah.
Konsumen Muslim menggunakan kandungan berkah dalam setiap barang sebagai
indikator apakah barang yang dikonsumsi tersebut bisa menghadirkan berkah atau
tidak. Akibatnya, konsumen muslim tidak hanya mempertimbangkan manfaat dari
barang yang akan dikonsumsinya akan tetapi juga kandungan berkah yang ada dalam
barang .
Di
lain pihak, pelaku ekonomi Muslim menghadapi kendala dalam memaksimumkan
mashlahah . Kendala ini adalah anggaran (budget). Sebagai akibat dari
kepedulian terhadap maslahah yang bisa dirasakan dari kandungan berkah, maka
setiap konsumen Muslim harus memilih barang yang mempunyai kandungan berkah.
Oleh karena itu, mereka perlu menentukan kriteria bagi setiap barang yang akan
dikonsumsinya. Kriteria ini adalah berkah rata-rata minimum yang harus sama
dengan berkah yang bisa diperoleh dari konsumsi barang halal .
Dalam
dunia nyata, setiap pelaku ekonomi harus selalu mengambil keputusan dalam
mengonsumi sebuah barang/jasa. Akibat dari keputusan tersebut sering
menimbulkan implikasi pada penggunaan barang-barang lain yang terkait. Untuk
itu sangat perlu memeriksa keterkaitan antar barang satu dengan barang yang
lainnya.
1.
Keterkaitan
Antarbarang
Pilihan
untuk konsumsi sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antara barang dan preferensi
konsumen. Keterkaitan ini bisa digolongkan menjadi tiga, yaitu saling
menggantikan (substitusi), saling melengkapi (komplementer) atau tidak ada
keterkaitan (independen).[19]
2.
Hubungan
Antarbarang yang Dilarang oleh Islam
Sebagaimana
diketahui, hukum Islam menegaskan tidak dimungkinkan adanya substitusi antara
barang haram dan halal, kecuali dalam keadaan darurat diperbolehkan.
3.
Hubungan
Antarbarang dalam Islam
Berapa
pun jumlah barang halal yang dikonsumsi, maka jumlah barang haram yang
dikonsumsi adalah tetap Nol. Maknanya barang haram tidak pernah dikonsumsi
dalam situasi yang bagaimana pun. Maka domain dari konsumsi dalam Islam adalah
terbatas pada barang/kegiatan halal
saja. [20]
KESIMPULAN
Konsep
konsumsi dalam ekonomi syariah pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal,
yaitu, kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat).
Prinsip dan dasar donsumsi dalam
ekonomi syari’ahdari kalangan konsumen muslim, yang berkomitmen dengan
kaidah-kaidah atau prinsip dasar dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat
untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin
dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenarandan dampak madharatnya baik bagi
konsumen sendiri maupun yang selainnya.Dan beberapa kaidah atau prinsip dasar
terpenting pada konsumsi dalam ekonomi
syari’ah:
1.
Prinsip
Syari’ah
2.
Prinsip
Kuantitas
3.
Prinsip
Prioritas
4.
Prinsip
Sosial, dan
5.
Prinsip
Lingkungan
Perbandingannya dengan dengan yang berlaku sekarangkonsumsi
ditentukan juga oleh faktor-faktor lain yang sangat penting, antara lain
adalah:
1.
Selera.
2.
Faktor sosial ekonomi, misalnya:
umur, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan keluarga.
3.
Kekayaan.
4.
Keuntungan atau kerugian kapital.
5.
Tingkat bunga, dan
6.
Tingkat harga.
Aplikasi konsep konsumsi dalam ekonomi syari’ahuntuk
mengeksplorasi konsep maslahat konsumen secara detail maka konsumsi dibedakan
menjadi dua, yaitu konsumsi yang ditujukan untuk ibadah dan konsumsi yang ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan semata.
Standar baku kebutuhan
konsumsi serta pendapatan dalam ekonomi syari’ah ada dua, yaitu ;
1.
Ketepatan
dalam Konsumsi
2.
Keseimbangan
Konsumen
DAFTAR PUSTAKA.
Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2013, Ekonomi Islam, Jakarta:Rajawali
Pers.(Kerjasama UII dengan BI)
Ika Yunia , dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, Prinsip
Dasar Ekonomi Islam, (Perspektif Maqashid al-Syari’ah), Jakarta:PRENADAMEDIA
GROUP.
Jaribah bin
Ahmad al-Haritsi, 2006, Fikih Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni
Solihan Zamakhsyari, Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar Group.
http://ekonomiduniaislam.blogspot.com/2013/02/konsumsi-dalam-ekonomi-islam.html, diakses pada
hari Jum’at 10 April 2015, pukul. 18.30 WIB.
Nur
Rianto Al-Arif,2011,Dasar-Dasar Ekonomi
Islam, Solo : PT. Era Edicitra Interedia.
http://eki-blogger.blogspot.com/2012/09/konsep-konsumsi-dan-perilaku-konsumen.html, diakses pada
tanggal 10 April 2015 pukul 18.30 WIB.
[1]
Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif
Maqashid al-Syari’ah), (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP,2014), hal.161
[2] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi
Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, (Jakarta:Rajawali Pers,2013),(Kerjasama
UII dengan BI) hal.130
[3]
Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta :
BPFE,2004),hal.152. Dikutip dari Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip
Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syari’ah),hal.162
[4] Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip
Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syari’ah), hal.162
[5]
Muhammad Najehatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam,terj.Anas
Sidikdari judul aslinya “The Economic Enterprise in Islam”, (Jakarta:PT.Bumi
Aksara,2004).hal.15 Dikutip dari Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip
Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syari’ah), hal.163
[6] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi
Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, (Jakarta:Rajawali Pers,2008),(Kerjasama
UII dengan BI) hal.165
[7] Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip
Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syari’ah),hal.167
[8] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih
Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta
Timur:Pustaka Al-Kautsar Group, 2006) hlm. 141-166
[9] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih
Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari, hal.145
[10] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih
Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari, hal.152
[12]Dr. M. Umer
Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),
hal.280
[13]Dr. Jaribah Bin
Ahmad Al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab, (Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar, 2006 ), hal.176-177.
[15]M. Nur
Rianto Al-Arif, dasar-dasar ekonomi
islam, (solo : PT. Era Edicitra Interedia, 2011), hal149-156.
[17]
Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni
Solihan Zamakhsyari, (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar Group, 2006) hlm 176-177
[18] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih
Ekonomi UMAR bin Al-Khathab, terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari, hal. 183-188
[19] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi
Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, (Jakarta:Rajawali Pers,2008),(Kerjasama
UII dengan BI) hal.160
[20]
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam,
hal. 163-165
Tidak ada komentar:
Posting Komentar