Teori-Teori
Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam
Disusun
Guna Untuk Memenuhi Tugas
Mata
Kuliah : Fiqh Jinayah
Dosen
Pengampu : Drs.Rokhmadi,M.Ag.

Disusun
oleh:
1.
Dwi Fifi Feranti (132111011)
2.
Mawalid Achmad Sujak (132111074)
3.
A’an Kurniawan (132111075)
JURUSAN AHWAL
AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS
SYARIAH
UNIVERSITAS
NEGERI ISLAM WALISONGO
SEMARANG
2013
I.
PENDAHULUAN
Setiap muslim diharapkan mampu menjaga nama
baik saudaranya sesama muslim. Bukanlah membuka dan menebar rahasia atau aib
yang yang akan mencemarkan nama baik sesama muslim lainnya, maka jika ada orang
menuduh muslim menuduh berzina namun tidak dapat membuktikannya dengan
mengemukakan 4 orang saksi, maka dia dianggap seorang yang telah berbuat qodzaf
atau menuduh wanita/laki-laki baik telah melakukan zina.
Al-Qur’an dan al-Sunnah telah menetapkan
hukuman (hadd) tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu.
Kesalahan-kesalahan itu merupakan dosa besar yang mengharuskan adanya hukuman
bagi pelaku kesalahan itu. Hal tersebut dimaksudkan untuk memelihara jiwa,
mempertahankan kehormatan, dan menjamin kemaslahatan umat. Dalam setiap kasus
pidana sudah diharuskan untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut,
apabila tidak ada pembuktian maka permasalahan atau kasus tersebut sulit untuk
dipecahkan, untuk itu pembuktian sangatlah bersifat penting sebagai bahan
pendukung didalam pemecahan suatu permasalahan agar dapat terwujudnya suatu
keadilan di dalam hukum islam. Oleh sebab itu, makalah ini akan membahas
teori-teori yang digunakan dalam pembuktian dan juga macam-macam dari
pembuktian itu.
II.
RUMUSAN MASALAH
a.
Apa pengertian dari pembuktian ?
b.
Apa macam –macam dan system pembuktian dalam hukum islam ?
c.
Apa saja contoh pembuktian dalam tindak pidana Islam ?
d.
Bagaimana system pembuktian dalam hukum islam ?
III.
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Pembuktian
Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan
kepada kedua orang yang berpekara seperti halnya dalam hal pembuktian. Secara
etimologi pembuktian berasal dari kata “bukti” artinya suatu yang menyatakan
kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe “dan akhiran
“-an” maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Sedangkan
dalam arti terminologi “pembuktian ” berarti usaha menunjukan benar atau
salahnya si terdakwa dalam sidang pengadialan.[1]
Pembuktian menurut bahasa berasal dari kata
“bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; tanda;
keterangan nyata. Pembuktian adalah proses/cara, perbuatan membuktikan, usaha
menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.[2]
Sedangkan pembuktian dalam Hukum Islam disebut dengan al-Bayyinah, yang
secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan
untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat
bukti dalam sidang pengadilan. Menurut Ibnu al-Qayyim, kesaksian hanyalah salah
satu jenis dari al-bayyinah yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan
seseorang, menurut beliau al-bayyinah adalah sebagai segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik
berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman
oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.[3]
Sedangkan menurut jumhur bayyinah merupakan sinonim dengan syahadah (kesaksian),
sedang arti syahadah adalah “keterangan orang yang dapat dipercaya di
depan siding pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang
lain”.[4]
Saksi dalam bahasa Arab disebut al-Syahadah,
masdar dari syahada yaitu al-syuduh yang berarti al-hudur (hadir).[5]
Secara bahasa berarti berita pemutus, sedangkan secara istilah artinya
pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal
‘kesaksian’ didalam majelis peradilan. [6]
kesaksian merupakan kewajiban peradilan atas hakim untuk mewajibkannya, hukum
mendatangkan kesaksian dengan seegala syarat-syaratnya merupakan keharusan, jika
kewajiban menghadirkan saksi ditinggalkan semuanya akan, berakibat
menghilangkan hak atau kebenaran, memberi kesaksian hukuman fardhu ‘ain, seorang
saksi harus memberikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikan jika
penggugat memintanya.
Dalam acara di persidangan, posisi untuk
menunjukkan bukti adalah sangat penting, karena dari proses pembuktian tersebut
dapat diketahui secara jelas mengenai suatu peristiwa, meskipun terkadang
masalah yang timbul adalah bukti tersebut terpercaya atau palsu. Hal inilah
yang akhirnya penting sekali kecermatan bagi hakim untuk mengambil keputusan
atas suatu perselisihan tersebut karena keputusan hakim harus berlandaskan alat
bukti dan keyakinannya sehingga tercipta suatu keputusan hukum yang adil.
Mengenai kewajiban pembuktian ini telah di
sebutkan dalam beberapa ayat al-qur’an dan hadits diantaranya adalah: [7]
a.
Al-Qur’an
Surat Al-Baqarah (2) ayat 282:
“…dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki di antara kamu, jika tidak ada dua
orang lelaki maka seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
Janganlah saksi-saksi enggan (member keterangan) apabila mereka
dipanggil…”
b.
Al-Qur’an
Surat Al-Baqarah (2) ayat 283:
“…dan
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sungguh dia orang yang berdosa hatinya..”
c.
Riwayat
Muslim dari Ibnu Juraij dari Ibn Abi Malikah dari Ibn Abbas bahwa Nabi
saw.bersabda:
ا لبيثة
علي المد عي
“Bukti (harus ada) atas
penggugat/pendakwa.”
d.
Hadits
Nabi saw. Riwayat Bukhari dan Muslim dari al-‘Asy’asy bin Qais, perkataan Nabi
saw. Kepada penggugat:
شا هد اك او يمينه
“(datangkan) dua orang saksimu atau sumpahnya.”
Ayat dan hadits diatas menjadi dasar
kewajiban untuk melakukan pembuktian, karena tindakan pembuktian diharapkan
mampu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya sehingga nantinya menjadi dasar
bagi hakim untuk menetapkan putusannya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan
juga keyakinannya. Ini adalah sebuah aturan yang wajib dilaksanakan oleh hakim,
agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan bijak tanpa
menimbulkan ketimpangan hukum.
B.
Macam-Macam
dan Sistem Pembuktian
Hukum Islam merupakan salah satu bentuk sistem hukum
yang mulai berkembang sejak kelahiran agama islam pada abad ke 6 Masehi.[8] Hukum islam merupakan bagian dari ajaran
agama islam. Hal ini dikarenakan agama islam dalam ajarannya melingkupi
pengaturan mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara
manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Aturan tersebut yang nantinya akan menjadi
hukum dalam islam yang memiliki sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Hukum islam itu sendiri dapat dikategorisasikan kedalam beberapa cabang hukum
seperti hukum tata negara, hukum perdata, hukum internasional, dan hukum
pidana, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut terkait sistem pembuktian dalam
hukum pidana islam.[9]
Dalam Hukum
Pidana Islam sistem pembuktian yang digunakan tidak menganut mutlak empat teori
sistem pembuktian pada umumnya yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan
undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan
keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan
undang-undang negatif.[10]
Hal ini disebabkan selain karena hukum islam bukanlah hukum yang berdasarkan
pada sistem common law atau civil
law, juga dikarenakan sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Al-Quran,
As-Sunnah, dan Ar-Rayu atau penalaran
yang biasanya berupa pendapat-pendapat para fuqaha
atau para alim ulama.[11]
Selain itu untuk tiap kasus sistem pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk
tindak pidananya. Contohnya dalam kasus tindak pidana hudud dan qisas
dapat dibatalkan hukumannya apabila dalam menjatuhkan keputusannya hakim
memiliki keraguan. Namun hal ini menurut pendapat para sarjana muslim tidak
berlaku bagi tindak pidana ta’zir. Contoh
lainnya adalah dalam pembuktian kasus zina yang pembuktiannya dapat menggunakan
persaksian, pengakuan, dan qarinah (petunjuk).
Sedangkan untuk kasus pembunuhan selain ketiga alat bukti dapat pula digunakan
sumpah (qasamah). Berdasarkan contoh
tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan cara pembuktian. Pada
umumnya pada kasus-kasus tindak pidana atau jarimah hudud digunakan alat bukti
pengakuan, persaksian, dan qarinah.
Karenanya dalam pembuktian hukum pidana islam lebih ditekankan pada alat bukti
yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Al-Quran,
As-Sunnah, dan Ijtihad beberapa ulama
dan fuqaha maka terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam
pembuktian hukum islam antara lain adalah pengakuan, persaksian, sumpah (al-qasamah), dan petunjuk (qarinah).[12]
Terkait alat bukti ini juga terdapat perbedaan pendapat terkait jenis-jenis
alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan),
bukan jiwa (pelukaan), dan atas janin atau yang termasuk kedalam jarimah qisas diyat. Pandangan pertama,
menurut para jumhur ulama, untuk pembuktian qisas
dan diyat dapat digunakan 3 cara alat
pembuktian yaitu pengakuan, persaksian, dan al-qasamah.
Sedangkan pendapat kedua, menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Al-Qayyim dari
mahzab Hambali, untuk pembuktian jarimah qisas
dan diyat digunakan empat alat
pembuktian yaitu pengakuan, persaksian, al-qasamah
(sumpah), dan qarinah (petunjuk).[13]
Dalam hukum acara Islam, seorang hakim agar dapat
menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan putusan yang
adil, maka wajib menguasai dua hal, yakni:[14]
1.
Hakim
harus mengetahui gugatan
Al-Da’wa
adalah tuntutan/gugatan, atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan
untuk menegaskan bahwa ada sesuatu hak penggugat yang ada pada pihak tergugat,
pernyataan atau klaim yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang
di kemukakan di depan sidang pengadilan.[15]
Untuk menyelesaikan suatu perkara yang
dibawa ke muka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan
keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui hukum Allah terhadap gugatan
itu. Hakim mengetahui tentang
gugatan-gugatan yang dihadapkan kepadanya, baik dengan menyaksikan sendiri apa
yang digugat itu, ataupun dengan sampainya berita secara mutawatir kepadanya.
Kalau berita yang sampai kepadanya, tidak dengan jalan mutawatir, tentulah
berita itu tidak dapat menyakinkannya, hanya menimbulkan persangkaan yang kuat
saja. Untuk mengetahui tentang
gugatan-gugatan yang diajukan itu, cukuplah dengan pengakuan orang yang
digugat, atau keterangan-keterangan saksi-saksi yang adil, walaupun ada
kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian pula
saksi-saksinya.
2.
Hakim
harus mengetahui hukum Allah swt.
Dapatnya hakim mengetahui hukum Allah adalah
jalan mengetahui nash-nash yang qath’I atau yurisprudensi secara ijma’.
Adapun putusan-putusan yang berdasarkan ijtihad, maka merupakan putusan yang
tidak dapat meyakinkan kebenarannya.
Ringkasnya, ada hal-hal yang kita tetapkan
karena kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri dan ada pula hal-hal
yang memerlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua-dua
jalan ini sebenarnya setingkat keadaannya. Dalam hal ini ara fuqaha menetapkan
satu kaidah : [16] yang mempunyai arti “apa
yang dibuktikan adanya dengan keterangan, sama dengan pembuktian yang dilihat
oleh mata kepala sendiri”.
Berikut adalah
jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam hukum pidana islam:
1.
Pengakuan
(Iqrar)
Yang dimaksud dengan pengakuan dalam dunia
peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu
sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa depan
yang akan datang. Apabila seseorang
telah mengaku di hadapan siding pengadilan bahwa rumah yang dikuasai oleh fulan
adalah milik orang lan, dan di masa mendatang rumah tersebut oleh pengaku
tersebut, terkenalah dirinya akibat pengakuannya sendiri.
Pengakuan itu dapat
berupa ucapan atau isyarat bagi orang bisu atau sulit bicara. Menurut mazhab
Hanafi, kasus selain zinapembuktiannya dalam bentuk isyarat dapat menimbulkan
syubhat atau (perserupaan). Sebab, isyarat dapat menimbulakan paham yang
berbeda-beda sehingga menimbulkan syubhat dalam mejatuhkan putusan. Berbeda
dengan pendapat mazhaf Syafi’i dan sebagian pengikut Maliki. Orang yang tidak
mengalami kesulitan untuk berbicara, tidak dibenarkan menggunakan isyarat
kecuali dalam beberapa hal., pengakuan ang menyakut sengketa nasab dalam
kasusini adalah hal-hal yan perlu dijaga tidak seperti penjagaan terhadap kasus
lainnya
Demikian juga dibenarkan pengakuan dalam bentuk tulisan, meskipun
sebagiab fuqaha tidak dapat menerimanya dengan alasan bahwa
tulisan-tulisan itu dapat tasyabuh (serupa) dan mungkin dapat dihapus.
Pendapat yang masyhur dari Syafi’i dan Maliki, tulisan tidak dapat dijadikan
alat bukti karena tulisan dapat dipalsukan.
Al-Khashaf meriwayatkan dari Abu Hanifah (sebagai berikut): “apabila
hakim telah mendapat data dan data tersebut tidak dihafal, seperti tentang
(bukti) pengakuan seseorang atas sesuatu hak,tetapi ia tidak ingat dan tidak
hafal maka ia tidak boleh memutus perkara tersebut selama belum ingat dan tidak
ada saksi yang menguatkan.” Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, apabila hakim
telah memperoleh data tentang kesaksian atau pengakuan atas suatu hak yang
dipersengketakan, padahal hakim tersebut tidak ingat dan tidak hafal data-data
maka ia boleh memutus dasar catatan yang ia miliki sebab tidak semua (data)
dihafal oleh hakim.[17]
Alasan Islam
menolak tulisan sebagai alat bukti adalah karena adanya kekhawatiran pemalsuan
dan penghapusa. Sedangkan pengakuan secara tertulis yang diajukan didepan
siding dengan tidak ada pihak yang keberatan dan telah dapat diterima maka hal
itu dapat menjadi alat bukti. Menurut Ibnu al-Qayyim: Allah telah menciptakan
tulisan masing-masing orang berbeda antara tulisan yang satu dengan yang
lainnya sebagaimana perbedaan bentuk yang satu dengan bentuk lainnya, dan
memang inilah dasar pengetahuan ahli tentang tulisan dan perbedaan antara satu
macam tulisan dengan lainnya.[18]
2.
Persaksian
(Syahadah)
Kesaksian dalam Islam dikenal dengan istilah
Asy-syahadah menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut :[19]
- Pernyataan atau pemberian yang pasti
- Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung;
- Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya. Menurut syara’ kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu; ucapan yang keluar dan diperoleh dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
Sedangkan menurut syara’ ialah pemberitaan
yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal syahadah/kesaksian di
depan sidang pengadilan. Definisi lain dapat juga dikatakan ialah pemberitaan
akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak
manusia, pemberitaan yang terbit dari keyakinan, bukan perkiraan.
Persaksian
merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian hukum pidana
islam. Hal ini dikarenakan persaksian dapat menjadikan pembuktian lebih objektif
karena adanya saksi yang menguatkan. Saksi juga menjadi kunci dalam pembuktian
dalam suatu tindak pidana apabila pelaku tidak mengaku. Selain itu apabila
salah satu saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan pelaku
maka hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait pembuktian kasus
tersebut oleh hakim. Tanpa adanya saksi ini pada umumnya akan sulit dibuktikan
bahwa seseorang telah melakukan suatu jarimah. Contohnya dalam kasus jarimah zina sebagaimana yang telah
disepakati oleh para ulama berdasarkan ayat Quran yang mengharuskan adanya
empat orang saksi yang melihat langsung kejadian untuk membuktikan suatu jarimah zina. Apabila empat orang saksi
ini tidak bisa dihadirkan maka gugurlah tuduhan zina terhadap tersangka.
3.
Sumpah (Qasamah)
Sumpah menurut bahasa hukum Islam disebut al
yamin atau al hiff tetapi kata al yamin lebih umum dipakai.
Sebenarnya lafadz al yamin bermakna tangan kanan, soalnya orang Arab
apabila bersumpah dengan mengangkat tangan kanannya. Sumpah menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH ialah suatu
pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji
atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa
yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Nya. Sedangkan
dalam lingkup pidana Islam sumpah disebut dengan Qasamah yang menurut
bahasa artinya baik dan indah dan bisa juga dikatakan sumpah. Sedangkan menurut
syara’ digunakan pada sumpah dengan Allah.
Dari
pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa qasamah adalah sumpah yang
dilakukan berulang-ulang yang dilakukan oleh keluarga korban untuk membuktikan
pembunuhan terhadap keluarganya yang dilakukan oleh tersangka, atau dilakukan
oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia bukan pelaku pembunuhan.[20]
4.
Penolakan
Sumpah (Nukul)
Penolakan sumpah atau nukul berarti pengakuan. Ia merupakan alat bukti dan
penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena
kepada pihak lainnya.[21]
Kalangan fuqaha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah sebagai atlat bukti.
Mazhab hanafi dan Imam Ahmad menganggap
penolakan sumpah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar
putusan. Demikian pula pendapat Utsman bin Affan dan qadhi Syuraih. Ada
riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah bin Umar telah menjual seorang hamba
seharga 800 dirham dalam keadaan sehat, kemudian pembelinya memperkarakan
penjualannya kepada Umar bin Khattab, lalu Itsman berkata kepada Abdullah bin
Umar “bersumpahlah bahwa kamu telah menjualnya sedang hamba itu dalam keadaan
sehat” Abdullah menolak sehingga hamba tersebut dikembalikan kepada penjualnya
oleh Utsman. [22]
Pendapat lain menyatakan bahwa penolakan
sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak
gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah. Kemudian jika ia mau bersumpah
maka diputuskan atas dasar sumpah penggugat itu, dan jika ia menolak bersumpah
maka ia dikalahkan.
5.
Petunjuk (Qarinah)
Qarinah atau petunjuk menurut definisi dari
Wahbah Zuhaili adalah “Qarinah adalah
setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga
tanda tersebut menunjukkan kepadanya”[23]
Contoh salah
satu bentuk dari qarinah adalah
hamilnya seorang perempuan yang belum menikah dalam tindak pidana zina, bau
alkohol pada mulut seseorang dalam jarimah
meminum minuman keras. Terwujudnya qarinah
ini harus memenuhi beberapa hal yaitu terdapat suatu keadaan yang jelas dan
diketahui layak untuk dijadikan dasar dan pegangan. Selanjutnya adalah terdapat
hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas dan yang
samar.
C.
Contoh
Pembuktian dalam Beberapa Jenis Tindak Pidana Islam
1. Tindak pidana pencurian:
Dalam tindak pidana pencurian
pembuktiannya dapat dilakukan melalui tiga alat bukti yaitu persaksian,
pengakuan, dan sumpah.[24]
a. Dengan Persaksian
Pada umumnya syarat untuk persaksian
dalam pembuktian tindak pidana pencurian tidak jauh berbeda dengan syarat
persaksian pada umumnya. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana
pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang
perempuan. Apabila syarat tersebut tidak tidak terpenuhi maka pencuri tidak
dapat dikenai hukuman.
b. Dengan Pengakuan
Pengakuan dalam tindak pidana pencurian
cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang.
c. Dengan sumpah
Sumpah dapat dilakukan oleh sang
tersangka bahwa ia melakukan pencurian. Namun apabila sang tersangka enggan
bersumpah maka sumpah tersebut dapat
dikembalikan kepada orang yang kehilangan barang (penuntut).
2. Tindak Pidana Zina
Pembuktian untuk tindak pidana
perzinahan dilakukan dengan tiga jenis alat bukti yaitu pengakuan, persaksian,
dan petunjuk.[25]
a. Dengan Persaksian
Pada prinsipnya alat bukti saksi dalam
pembuktian tindak pidana perzinahan memiliki syarat yang sama dengan alat bukti
saksi pada umumnya. Namun ada beberapa perbedaan seperti jumlah saksi yang
harus dihadirkan. Dalam tindak pidana zina jumlah saksi minimal adalah empat
orang. Empat orang saksi ini harus melihat langsung kejadian. Mereka harus
melihat kejadian dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak bisa hanya mendengar
kejadian tersebut dari orang lain, karena nantinya akan menimbulkan keraguan
(syubhat) yang dapat menyebabkan hukuman hudud gugur. Dasar hukum dari syarat
saksi ini adalah surat An-Nisa ayat 15 yang isinya adalah “dan (terhadap) para
wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di
antara kamu (yang menyaksikannya)…”
b. Dengan pengakuan
Alat bukti memiliki beberapa syarat yang
harus dipenuhi , antara lain adalah pengakuan harus dinyatakan empat kali dan
terperinci sehingga menghilangkan syubhat (keragu-raguan). Namun pada
prinsipnya sama dengan alat bukti pengakuan pada umumnya.
c. Dengan Qarinah (petunjuk)
Pembuktian
menggunakan petunjuk dalam tindak pidana zina dapat berupa hamilnya seorang
wanita yang tidak bersuami.
Terkait dengan
beban pembuktian kepada siapa harus di bebankan, maka dalam sistem pembuktian
hukum islam beban pembuktian di bebankan kepada penggugat. Hal ini didasarkan
pada prinsip bahwa segala sesuatu diambil dari lahirnya. Karenanya dalam hal
ini penggugat harus membuktikan apa yang telah ia gugat. Hal ini dapat dari
syarat saksi dalam kasus perzinahan yang mengharuskan bahwa penggugatlah yang
harus menghadirkan saksi. [26]
Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 15. Apabila gugatan
tersebut tidak dapat dibuktikan maka meskipun apa yang gugatan sebenarnya
memang terjadi atau merupakan fakta maka tergugat tidak dapat dihukum. Demikian
pembuktian dalam hukum pidana islam. Dalam hukum pidana islam sistem
pembuktiannya memang berbeda dengan hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum
pidana islam setiap tindak pidana bisa jadi memiliki syarat yang berbeda
terkait alat bukti yang digunakan dalam pembuktiannya.
IV.
Kesimpulan
Sedangkan pembuktian dalam Hukum Islam
disebut dengan al-Bayyinah, yang secara etimologi berarti keterangan,
yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam
acara di persidangan, posisi untuk menunjukkan bukti adalah sangat penting,
karena dari proses pembuktian tersebut dapat diketahui secara jelas mengenai
suatu peristiwa, meskipun terkadang masalah yang timbul adalah bukti tersebut
terpercaya atau palsu. Hal inilah yang akhirnya penting sekali kecermatan bagi
hakim untuk mengambil keputusan atas suatu perselisihan tersebut karena
keputusan hakim harus berlandaskan alat bukti dan keyakinannya sehingga
tercipta suatu keputusan hukum yang adil.
Dalam hukum islam untuk memutuskan keputusan
yang adil, seorang hakim harus menguasai dua hal, yaitu:
1.
Hakim
harus mengetahui gugatan
2.
Hakim
harus mengetahui hukum Allah swt.
Dan dalam hukum pidana islam, terdapat
jenis-jenis alat bukti yang digunakan pembuktian dalam suatu peristiwa:
1.
Pengakuan
(iqrar)
2.
Persaksian
(Syahadah)
3.
Sumpah (Qasamah)
4.
Penolakan
Sumpah (Nukul)
5.
Petunjuk (Qarinah)
DAFTAR PUSTAKA
Faizal, Fiqih Jinayah, 2012, diakses melalui : http://belajarekonomisyariahfaizlife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jinayah.html,
diakses pada tanggal 25 November 2014
Djalil,Basiq, Peradilan
Islam, Jakarta:AMZAH, 2012.
Bintara, Aris, Hukum
Acara Peradilan Islam dalam kerangka Fiqh al-Qadha, Jakarta:Rajawali Pers,
2012.
Al-Zuhaili,
Wahbah al-Fiqh al-Islami wa Adillatul, j-9, cet-4, Suriah Dar
al-Fikr:Damsyiq-Suriah, 1422/2002.
Ziauddin Sardar
dan Zafar Abbas Malik, Mengenal Islam For
Beginners, Cet.2 Bandung: Mizan. 1998.
Daud Ali, Mohammad, Hukum Islam, Cet.6 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
Hamzah, Andi, Hukum
Acara Pidana Indonesia (edisi revisi), cet.1 Jakarta: Sinar Grafika. 2001
Muhammad Hasbi
Ash Shiddieqy, Teungku, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Jakarta:Pustaka
Rizki Putra, 1987
Ahmad
Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,cet.1
(Jakarta: Sinar Grafika. 2005)
Faizal, Fiqih
Jinayah, 2012, diakses melalui http://belajarekonomisyariahfaizlife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jinayah.html,
diakses pada 25 November 2014
Abd
Al-Qadir Audah, at-tasyri al-jinaiy
al-islamiy, juz II, Dar al-kitab al-a’rabi, beirut, tanpa tahun
Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, Hukum
Acara Peradilan Islam, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006.
[1] Faizal, Fiqih Jinayah, 2012, diakses melalui : http://belajarekonomisyariahfaizlife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jinayah.html, diakses pada tanggal 25 November 2014
[2] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, hlm. 172
[3] Drs.H.A.Basiq Djalil,S.H,.M.A, Peradilan
Islam,(Jakarta:AMZAH,2012), hal.44
[4] Drs.H.A.Basiq Djalil,S.H,.M.A, Peradilan
Islam,hal.45
[5]
Aris Bintara, Hukum Acara Peradilan Islam dalam kerangka FIqh
al-Qadha, (Jakarta:Rajawali Pers,2012),hal.71
[6] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa
Adillatul, j-9, cet-4, (Suriah Dar al-Fikr:Damsyiq-Suriah, 1422/2002),
hal.6028
[7] Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta:Rajawali
Pers, 2012),hal.74
[8] Ziauddin Sardar dan Zafar Abbas Malik, Mengenal Islam For Beginners, Cet.2 (Bandung: Mizan. 1998). Hal.
12.
[9] Mohammad Daud Ali, Hukum
Islam, Cet.6(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006). Hal. 56-58
[10] Andi Hamzah, Hukum Acara
Pidana Indonesia (edisi revisi), cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2001). Hal.
245.
[11] Zainudin Ali, Hukum Pidana
Islam, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2007). Hal. 16.
[12] Abd Al-Qadir Audah, at-tasyri
al-jinaiy al-islamiy, juz II, (Dar al-kitab al-a’rabi, beirut, tanpa
tahun).Hal. 303
[14] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,Peradilan dan Hukum Acara
Islam, (Jakarta:Pustaka Rizki Putra,1987), hal.127
[15] Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi
Hukum Islam, Jilid I dan V, (Jakarta;PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997)
hal.241
[16] Teungku Muhammad Hasbi Ash
Shiddieqy,Peradilan dan Hukum Acara Islam,hal.128
[17] Muhammad Salam Madzkur, al-Qadha fi al-Islam, terj.Imran A.M.,(Surabaya:Bina
Ilmu,1982), hal.94
[18] Drs.H.A.Basiq Djalil,S.H.,M.A., Peradilan Islam, hal.42
[19] Faizal, Fiqih Jinayah, 2012, diakses melalui http://belajarekonomisyariahfaizlife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jinayah.html,
diakses pada 25 November 2014
[20] Ahmad Wardi Muslich, Hukum
Pidana Islam,cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2005). Hal.235
[21] Drs.H.A.Basiq
Djalil,S.H.,M.A., Peradilan Islam, hal.53
[22] Muhammad Salam Madzkur, al-Qadha
fi al-Islam,hal.113
[23] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,hal.224
[24] Ahmad Wardi Muslich, Hukum
Pidana Islam,hal 81
[25] Ahmad Wardi Muslich, Hukum
Pidana Islam,hal.41
[26] Ahmad Wardi Muslich, Hukum
Pidana Islam,hal.42