PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MAKALAH
Disusun Guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah : Sistem Peradilan Di Indonesia
Dosen Pengampu : Drs.Rokhmadi, M.Ag

Disusun Oleh :
Dwi Fifi Feranti (132111011)
Nasrul Azis (132111033)
AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO
SEMARANG
2015
I.
PENDAHULUAN
A.
Latar belakang
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi ataupun
saling berhubungan satu sama lain. Dalam berinteraksi inilah seringkali timbul
persinggungan yang menimbulkan perselisihan atau konflik ataupun sengketa.
Begitu juga didalam interaksi antara pengusaha dan pekerja didalam menjalankan
perusahaan seringkali juga terjadi perselisihan atau sengketa. Keberadaan hukum
dalam konteks ini menjadi penting. Selain dibuat untuk mengatur manusia, hukum
juga berfungsi untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan atau sengketa
yang terjadi.
Dengan adanya perselisihan antara pengusaha dan pekerja dalam
menjalankan perusahaan, maka dari itulah alasan mengapa dibentuklah peradilan
khusus yang dimuat dalam Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1)
mengenai ketentuan pembentukan peradilan khusus di lingkungan peradilan umum.
Dari sinilah kami pemakalah ingin memberi sedikit informasi tentang peradilan
hubungan industrial dan ruang lingkup beserta apa yang ada didalamnya.
B.
Rumusan Masalah
1.
Bagaimana
sejarah peraturan peradilan hubungan industrial ?
2.
Apa
pengertian peradilan hubungan industrial ?
3.
Apa
dasar hukum pengadilan hubungan industrial ?
4.
Apa
tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial ?
5.
Apa
saja jenis-jenis perselisihan hubungan industrial ?
6.
Bagaimana
penyelesaian perselisihan hubungan industrial ?
II.
PEMBAHASAN
A.
Sejarah Singkat Peraturan Peradilan Hubungan Industrial (PHI)
Seperti diketahui bahwa keberadaan Undang-undang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial ini merupakan amanat dari UU Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 136 Ayat 2), yang dimaksudkan untuk
menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja di Peusahaan Swasta yang dirasakan kurang dapat menyesuaikan dengan
perkembangan dan kemajuan zaman. Dahulu, jika ada persoalan sengketa antara
buruh dan karyawan dengan majikan, diselesaikan melalu Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan daerah hingga Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (P4P) dan dibawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja, dan
sekarang ditangani Peradilan Hubungan Industrial dibawah naungan Mahkamah
Agung. UU PPHI ini telah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16
Desember 2003, dan dinyatakan berlaku sebagai UU Nomor 2 Tahun 2004 pada
tanggal 14 Januari 2004, telah dimuat dalam Lembaran Berita Negara Nomor 6
Tahun 2004, UU PPHI ini baru berlaku setelah dua tahun diundangkan, yaitu pada
tanggal 14 Januari 2006 sedangkan Peraturan Pelaksana UU Nomor 22 Tahun 1957
dan UU Nomor 12 Tahun 1964 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU
PPHI ini. [1]
B.
Pengertian Peradilan Hubungan Industrial
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari
unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.13 Tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan). [2]
Perselisihan Hubungan Industrial adalah suatu perbedaan pendapat
yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, peselisihan pemutusan
hubungan kerja dan perselisihan pekerja atau serikat buruh dalam suatu
perusahaan. [3]
Sedangkan yang dimaksud dengan Pengadilan Hubungan Industrial
adalah pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang
memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan
industrial. [4]
Dari yang telah kita ketahui terdapat empat lingkungan badan peradilan yang
ada, dimungkinkan diadakannya pengadilan khusus berdasarkan undang-undang
(Pasal 27 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Selanjutnya
Undang-Undang Peradilan Umum, yaitu UU No.49 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) juga
menentukan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus
yang diatur dengan undang-undang. [5]
Karena masalah perselisihan hubungan industrial yang terjadi semakin kompleks,
maka dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan peradilan yang bebas dari intervensi
pihak mana pun dibutuhkan suatu pengadilan khusus untuk menangani, memeriksa,
mengadili dan memutus perselisihan hubungan industrial. Maka dari itu, pada
tahun 2004 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perselisihan
Hubungan Industrial (UUPPHI), yang dengan undang-undang tersebut dibentuklah
pengadilan khusus yang diberi nama Pengadilan Hubungan Industrial.
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan pengadilan khusus
yang berada pada lingkungan peradian umum (Pasal 55 UUPPHI). Pengadilan
Hubungan Industrial tersebut dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap perselisihan hubungan
industrial. Jadi, meskipun Pegadilan Hubungan Industrial adalah badan peradilan
yang berwenang khusus mengadili perkara hubungan industrial, namun posisi dari
pengadilan hubungan industrial berada pada lingkungan peradilan umum yakni
Pengadilan Negeri dan berpuncak pada Mahkamah Agung .
Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada Pengadilan Negeri di
setiap Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang
bersangkutan. Sampai saat ini ada 33 PHI yang telahdiresmikan di seluriuh
Indonesia. Di Kabupaten atau Kota yang pada industri nantinya akan dibentuk PHI
pada Pengadilan Negeri setempat.
C.
Dasar Hukum Peradilan Hubungan Industrial
Dasar hukum yang mendasari keberadaan Pengadilan Hubungan
Industrial adalah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Peraturan-peraturang lainnya yang mengatur mengenai penyelesaian
hubungan industri, yaitu:
1.
Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
2.
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
3.
Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
4.
Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung, [6]
5.
Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan
Umum.
D.
Tugas dan Wewenang Peradilan Hubungan Industrial
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004,
Pasal 55 “Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan
khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum”
Pasal 56 “Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus:
1.
Di
tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2.
Di tingkat
pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3.
Di
tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan kerja;
4.
Di
tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/serikat
buruh dalam satu perusahaan.”
E.
Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial
Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon), yakni
makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berhubungan dengan orang lain
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam melakukan suatu hubungan
pastinya terkadang berjalan sebagaimana yang kita inginkan dan tidak kita
inginkan. Begitunpula di dalam hubungan industrial, yakni hubungan antara
pekerja atau buruh dan pengusaha adakalanya juga dapat terjadi
pertentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan
atau konflik, sehingga menimbulkan apa yang dinamakan perselisihan
hubungan industrial. Oleh sebab itu,
adanya pengadilan hubungan industrial ini bertujuan untuk meminimalisir adanya
tindakan-tindakan diluar hukum, aturan hukum inilah yang digunakan untuk
menyelesaikan segala macam perselisihan yang berhubungan dengan masalah-masalah
ketenagakerjaan atau hukum acaranya yang telah diatur di dalam UUPPHI.
Jenis-jenis perselisihan menurut Undang-Undang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial adalah:[7]
1.
Perselisihan
Hak,
2.
Perselisihan
Kepentingan,
3.
Perselisihan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan
4.
Perselisihan
antar-Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan.
Sebelum dibahas mengenai jenis-jenis perselisihan pada hubungan
Industrial, harus diketahui dahulu pihak-pihak yang berselisih, yaitu:[8]
a.
Pekerja/buruh
adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
b.
Serikat
Pekerja adalah suatu organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan baik bersifat bebas,
terbuka, mandiri, demokratis, membela serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
c.
Pengusaha
adalah: [9]
1)
Orang
perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan
milik sendiri.
2)
Orang
perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalakan perusahaan bukan miliknya.
3)
Orang
perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan yang sebagaimana dimaksud diatas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
d.
Perusahaan
adalah:[10]
1)
Setiap
bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swastamaupun milik negara yang
memperkerjakan pekerja/buruh degan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
2)
Usaha-usaha
sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengusaha dan memperkerjakan orang
lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3)
Persekutuan
atau badan hukum yang dimaksud disini adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha milik
Negara/Daerah, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak terbentuk
perusahaan, tetapi mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan
membayar upah.
1.
Perselisihan Hak
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya
hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama (Pasal 1 ayat 2 UUPPHI).
Berdasarkan pengertian diatas, maka perselisihan hak merupakan
suatu kejadian di mana hak salah satu pihak yang sudah diatur atau ditentukan
oleh peraturan perundundang-undangan, penjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama, tidak didapatkannya. Oleh sebab iu, maka pihak yang
haknya dilanggar tersebut, berhak untuk menuntut terhadap pihak yang merugikan,
dengan alasan berdasarkan perselisihan hak.
2.
Perselisihan Kepentingan
Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam
hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan,
dan/atau perubahan syarat-syarat karja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,
atau peraturan perusahaanm atau perjanjian kerja bersama (pasal 1 ayat 3
UUPPHI).
Dari pengertian di atas, maka perselisihan kepentingan adalah
perselisihan terhadap hal-hal atau masalah-masalah yang belum diatur
dalamperjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau penjanjian bersama.
Perselisihan kepentingan merupakan perselisihan/perbedaan dalam hal
membuat/merubah suatu peraturan antara pekerja dengan pengusaha, yang mana
peraturan tersebut akan diberlakukan di dalam perusahaan. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban para pihak. [11]
3.
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Sebelum dibahas mengenai apa itu Perselisihan Hubungan Kerja (PHK),
terlebih dahulu kita mengetahui apa perbedaan dari PHK dengan Perselisihan PHK.
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja
adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Sedangkan
Perselisihan PHK menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial adalah perselisihan yang timbl karena tidak adanya kesesuaian pendapat
mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
Jadi, Perselisihan PHK itu timbul stelah adanya PHK yang dilakukan
oleh salah satu pihak, yang mana ada salah satu pihak yang tidak menyetujui
atau keberatan atas adanya PHK tersebut. Dengan kata lain, setelah adanya PHK,
maka timbullah perselisihan PHK.
4.
Perselisihan antar-Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Perselisihan antar-serikat pekerja/serikat buruh adalah
perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat
pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya
kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat
pekerjaan. [12]
Berdasarkan pengertian diatas, berarti bahwa di dalam sebuah
perusahaan bisa saja terdapat beberapa serikat pekerja/serikat buruh. Dalam
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh menentukan bahwa pendirian organisasi buruh sudah dapat
dilakukan apabila mempunyai 10 orang anggota.
F.
Jenis-jenis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) telah diterangkan bagaimana cara
untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam hubungan industrial,
dalam undang-undang ini pula telah diatur bahwa setiap perselisihan dapat
diselesaikan hanya dalam waktu tidak lebih 140 hari, waktu ini termasuk lebih
cepat dengan penyelesaian perselisihan pada umumnya. Waktu yang tidak lebih
dari 140 hari untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut digunakan
30 hari kerja untuk bipartit, 30 hari kerja untuk mediasi/konsiliasi/arbritase,
50 hari kerja untuk pengadilan hubungan industrial dan 30 hari kerja untuk
Mahkamah Agung. [13]
Berdasakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam menyelesaiankan
perselisihan hubungan industrial, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:
1.
Tahap
Pertama : Perundingan Bipartit;
2.
Tahap
Kedua :
Penyelesaian di luar Pengadilan, yaitu Mediasi atau Konsiliasi atau Arbritase;
3.
Tahap
Ketiga :
Penyelesaian melalui Pengadilan.
a.
Perundingan Bipartite
Perundingan bipartite sama dengan negosiasi, yaitu
menyelesaikan sengketa oleh para pihak tanpa melibatkan pihak lain dengan
tujuan mencari kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang harmonis dan
kreatif. [14]
Menurut UU No.2 Tahun 2004 pengertian perundingan bipartite merupakan
perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan
pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Undang-undang
secara tegas telah menentukan bahwa setiap perselisihan dalam hubungan
indutrial antara pekerja dan pengusaha wajib hukumnya untuk diselesaikan
sendiri oleh pihak-pihak yang berselisih, yaitu secara bipartite sebelum
menempuh jalur penyelesaian yang lain.
b.
Penyelesaian di Luar Pengadilan
Apabila dalam penyelesaian melalui perundingan bipartite tidak
dapatlah ditemukan titik temu suatu perselisihan, maka para pihak dapat
menempuh penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang telah disediakan
oleh pemerintah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan masyarakat
pekerja/buruh dan pengusaha. Yang mana para pihak yang berselisih telah
disediakan 3 (tiga) pilihan lembaga penyelesaian perselisihan di luar
pengadilan, yaitu: [15]
1.
Mediasi,
adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
PHK, perselisihan antar-serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang telah
ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai
kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk
menyelesaikan suatu perselisihan.
2.
Konsiliasi, adalah suatu
cara penyelesaian suatu perselisihan hak, Kepentingan PHK dan antar-serikat
pekerja/serikat buruh dengan musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih
konsiliator yang netral. Konsiliator seorang atau lebih yang memenuhi
syarat-syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas
melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada
para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan suatu perselisihan.
3.
Arbitrase, adalah
penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antarserikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan Hubungan
Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk
menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat
para pihak dan bersifat final. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih
oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh
menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan
perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
yang diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase yang putusannya mengikat para
pihak dan bersifat final.
c.
Penyelesaian Melalui Pengadilan
Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan
Hubungan Industrial yang pada pengadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Pengajuan
gugatan penggugat dimaksud harus melampirkan risalah penyelesaian melalui
mediasi atau konsiliasi. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib
mengembalikan gugatan kepadapihak penggugat apabila gugatan penggugat tidak
melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Penggugat
dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban,
apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan, pencabutan gugatan akan
dikabulkan pengadilan apabila disetujui tergugat.
III.
PENUTUP
Kesimpulan
Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang
dibentuk di lingkungan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan
memberikan putusan sebagai paksa terhadap perselisihan hubungan industrial.
Seperti yang telah dijelaskan diatas tugas dan wewenang yang termuat dalam
Pasal 56 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial bahwa pengadilin ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan
perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dasar hukum
terbentuknya pengadilan hubungan industrial adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Jenis-jenis dari perselisihan
menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, adalah
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan
antarserikat pekerja/serikat buruh dalah satu perusahaan. Sedangkan ada
beberapa cara penyelesaian sengketa hubungan industrial adalah, penyelesaian dengan
cara bipartite, melalui di luar pengadilan dengan cara
mediasi/konsiliasi/arbitrase, dan terakhir melalui pengadilan hubungan
industrial.
DAFTAR PUSTAKA
Ugo dan Pujiyo,
2011, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta:Sinar
Grafika.
Husni Lalu,
2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo
Persada.
Abdul
R.Saliman, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Jakarta:Prenada Media
Group.
Agusmidah,
2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia.
Abdul Ghani
Abdullah, 1991, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Jakarta:Intermasa.
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
[1]
Abdul.R.Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, (Jakarta:PRANADA MEDIA
GROUP,2005), hal.279
[2]
Ugo dan Pujino, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Jakarta:Sinar
Grafika,2011), hal.3
[3]
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, BAB I
Pasal 1 angka 1.
[4]
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, BAB I Pasal 1 angka 17
[5] Ugo dan Pujino, Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, hal.91
[6] Ugo dan Pujino, Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, hal. 94-95
[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, BAB I Pasal 2.
[8] Ugo dan Pujino, Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), hal.26-27
[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, BAB I Pasal 1 angka 6
[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, BAB I Pasal 1 angka 7
[11]
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Pasal 1 angka 14.
[12]
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, BAB I Pasal 1 angka 1.
[13] Ugo dan Pujino, Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, hal.53
[15]
Abdul R.Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta:Prenada Media
Group, 2005), hal.281
Tidak ada komentar:
Posting Komentar