Senin, 11 Mei 2015

Peradilan Hubungan Industrial




PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MAKALAH
Disusun Guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah : Sistem Peradilan Di Indonesia
Dosen Pengampu : Drs.Rokhmadi, M.Ag
UIN WS PAKAI.jpg

Disusun Oleh :
Dwi Fifi Feranti                      (132111011)
Nasrul Azis                             (132111033)
AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO
SEMARANG
2015
I.                PENDAHULUAN
A.    Latar belakang
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi ataupun saling berhubungan satu sama lain. Dalam berinteraksi inilah seringkali timbul persinggungan yang menimbulkan perselisihan atau konflik ataupun sengketa. Begitu juga didalam interaksi antara pengusaha dan pekerja didalam menjalankan perusahaan seringkali juga terjadi perselisihan atau sengketa. Keberadaan hukum dalam konteks ini menjadi penting. Selain dibuat untuk mengatur manusia, hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan atau sengketa yang terjadi.
Dengan adanya perselisihan antara pengusaha dan pekerja dalam menjalankan perusahaan, maka dari itulah alasan mengapa dibentuklah peradilan khusus yang dimuat dalam Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) mengenai ketentuan pembentukan peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Dari sinilah kami pemakalah ingin memberi sedikit informasi tentang peradilan hubungan industrial dan ruang lingkup beserta apa yang ada didalamnya.


B.    Rumusan Masalah
1.     Bagaimana sejarah peraturan peradilan hubungan industrial ?
2.     Apa pengertian peradilan hubungan industrial ?
3.     Apa dasar hukum pengadilan hubungan industrial ?
4.     Apa tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial ?
5.     Apa saja jenis-jenis perselisihan hubungan industrial ?
6.     Bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial ?


II.              PEMBAHASAN
A.    Sejarah Singkat Peraturan Peradilan Hubungan Industrial (PHI)
Seperti diketahui bahwa keberadaan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini merupakan amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 136 Ayat 2), yang dimaksudkan untuk menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Peusahaan Swasta yang dirasakan kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Dahulu, jika ada persoalan sengketa antara buruh dan karyawan dengan majikan, diselesaikan melalu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan daerah hingga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan dibawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja, dan sekarang ditangani Peradilan Hubungan Industrial dibawah naungan Mahkamah Agung. UU PPHI ini telah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16 Desember 2003, dan dinyatakan berlaku sebagai UU Nomor 2 Tahun 2004 pada tanggal 14 Januari 2004, telah dimuat dalam Lembaran Berita Negara Nomor 6 Tahun 2004, UU PPHI ini baru berlaku setelah dua tahun diundangkan, yaitu pada tanggal 14 Januari 2006 sedangkan Peraturan Pelaksana UU Nomor 22 Tahun 1957 dan UU Nomor 12 Tahun 1964 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PPHI ini. [1]
B.    Pengertian Peradilan Hubungan Industrial
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan  pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan). [2]
Perselisihan Hubungan Industrial adalah suatu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, peselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. [3]
Sedangkan yang dimaksud dengan Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. [4] Dari yang telah kita ketahui terdapat empat lingkungan badan peradilan yang ada, dimungkinkan diadakannya pengadilan khusus berdasarkan undang-undang (Pasal 27 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Selanjutnya Undang-Undang Peradilan Umum, yaitu UU No.49 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) juga menentukan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. [5] Karena masalah perselisihan hubungan industrial yang terjadi semakin kompleks, maka dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan peradilan yang bebas dari intervensi pihak mana pun dibutuhkan suatu pengadilan khusus untuk menangani, memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hubungan industrial. Maka dari itu, pada tahun 2004 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI), yang dengan undang-undang tersebut dibentuklah pengadilan khusus yang diberi nama Pengadilan Hubungan Industrial.
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradian umum (Pasal 55 UUPPHI). Pengadilan Hubungan Industrial tersebut dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap perselisihan hubungan industrial. Jadi, meskipun Pegadilan Hubungan Industrial adalah badan peradilan yang berwenang khusus mengadili perkara hubungan industrial, namun posisi dari pengadilan hubungan industrial berada pada lingkungan peradilan umum yakni Pengadilan Negeri dan berpuncak pada Mahkamah Agung .
Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada Pengadilan Negeri di setiap Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Sampai saat ini ada 33 PHI yang telahdiresmikan di seluriuh Indonesia. Di Kabupaten atau Kota yang pada industri nantinya akan dibentuk PHI pada Pengadilan Negeri setempat.
C.    Dasar Hukum Peradilan Hubungan Industrial
Dasar hukum yang mendasari keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial adalah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Peraturan-peraturang lainnya yang mengatur mengenai penyelesaian hubungan industri, yaitu:
1.     Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
2.     Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
3.     Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
4.     Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, [6]
5.     Undang-Undang Nomor  49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
D.    Tugas dan Wewenang Peradilan Hubungan Industrial
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,
Pasal 55 “Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum”
Pasal 56 “Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
1.     Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2.     Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3.     Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan kerja;
4.     Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”
E.    Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial
Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon), yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam melakukan suatu hubungan pastinya terkadang berjalan sebagaimana yang kita inginkan dan tidak kita inginkan. Begitunpula di dalam hubungan industrial, yakni hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha adakalanya juga dapat terjadi pertentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan  atau konflik, sehingga menimbulkan apa yang dinamakan perselisihan hubungan industrial.  Oleh sebab itu, adanya pengadilan hubungan industrial ini bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan-tindakan diluar hukum, aturan hukum inilah yang digunakan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan yang berhubungan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan atau hukum acaranya yang telah diatur di dalam UUPPHI. 
Jenis-jenis perselisihan menurut Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah:[7]
1.     Perselisihan Hak,
2.     Perselisihan Kepentingan,
3.     Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan
4.     Perselisihan antar-Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan.
Sebelum dibahas mengenai jenis-jenis perselisihan pada hubungan Industrial, harus diketahui dahulu pihak-pihak yang berselisih, yaitu:[8]
a.      Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.     Serikat Pekerja adalah suatu organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan baik bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
c.      Pengusaha adalah: [9]
1)     Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2)     Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalakan perusahaan bukan miliknya.
3)     Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang sebagaimana dimaksud diatas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
d.     Perusahaan adalah:[10]
1)     Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swastamaupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh degan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2)     Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengusaha dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3)     Persekutuan atau badan hukum yang dimaksud disini adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha milik Negara/Daerah, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak terbentuk perusahaan, tetapi mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah.

1.     Perselisihan Hak
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 ayat 2 UUPPHI).
Berdasarkan pengertian diatas, maka perselisihan hak merupakan suatu kejadian di mana hak salah satu pihak yang sudah diatur atau ditentukan oleh peraturan perundundang-undangan, penjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, tidak didapatkannya. Oleh sebab iu, maka pihak yang haknya dilanggar tersebut, berhak untuk menuntut terhadap pihak yang merugikan, dengan alasan berdasarkan perselisihan hak.
2.     Perselisihan Kepentingan
Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat karja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaanm atau perjanjian kerja bersama (pasal 1 ayat 3 UUPPHI).
Dari pengertian di atas, maka perselisihan kepentingan adalah perselisihan terhadap hal-hal atau masalah-masalah yang belum diatur dalamperjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau penjanjian bersama. Perselisihan kepentingan merupakan perselisihan/perbedaan dalam hal membuat/merubah suatu peraturan antara pekerja dengan pengusaha, yang mana peraturan tersebut akan diberlakukan di dalam perusahaan.  Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. [11]
3.     Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Sebelum dibahas mengenai apa itu Perselisihan Hubungan Kerja (PHK), terlebih dahulu kita mengetahui apa perbedaan dari PHK dengan Perselisihan PHK. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Sedangkan Perselisihan PHK menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perselisihan yang timbl  karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
Jadi, Perselisihan PHK itu timbul stelah adanya PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang mana ada salah satu pihak yang tidak menyetujui atau keberatan atas adanya PHK tersebut. Dengan kata lain, setelah adanya PHK, maka timbullah perselisihan PHK.
4.     Perselisihan antar-Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Perselisihan antar-serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan. [12]
Berdasarkan pengertian diatas, berarti bahwa di dalam sebuah perusahaan bisa saja terdapat beberapa serikat pekerja/serikat buruh. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menentukan bahwa pendirian organisasi buruh sudah dapat dilakukan apabila mempunyai 10 orang anggota.
F.     Jenis-jenis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) telah diterangkan bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam hubungan industrial, dalam undang-undang ini pula telah diatur bahwa setiap perselisihan dapat diselesaikan hanya dalam waktu tidak lebih 140 hari, waktu ini termasuk lebih cepat dengan penyelesaian perselisihan pada umumnya. Waktu yang tidak lebih dari 140 hari untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut digunakan 30 hari kerja untuk bipartit, 30 hari kerja untuk mediasi/konsiliasi/arbritase, 50 hari kerja untuk pengadilan hubungan industrial dan 30 hari kerja untuk Mahkamah Agung. [13]
Berdasakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam menyelesaiankan perselisihan hubungan industrial, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:
1.       Tahap Pertama            :  Perundingan Bipartit;
2.       Tahap Kedua   : Penyelesaian di luar Pengadilan, yaitu Mediasi atau Konsiliasi atau Arbritase;
3.       Tahap Ketiga  :  Penyelesaian melalui Pengadilan.
a.     Perundingan Bipartite
Perundingan bipartite sama dengan negosiasi, yaitu menyelesaikan sengketa oleh para pihak tanpa melibatkan pihak lain dengan tujuan mencari kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang harmonis dan kreatif. [14] Menurut UU No.2 Tahun 2004 pengertian perundingan bipartite merupakan perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Undang-undang secara tegas telah menentukan bahwa setiap perselisihan dalam hubungan indutrial antara pekerja dan pengusaha wajib hukumnya untuk diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang berselisih, yaitu secara bipartite sebelum menempuh jalur penyelesaian yang lain.
b.     Penyelesaian di Luar Pengadilan
Apabila dalam penyelesaian melalui perundingan bipartite tidak dapatlah ditemukan titik temu suatu perselisihan, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang telah disediakan oleh pemerintah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan masyarakat pekerja/buruh dan pengusaha. Yang mana para pihak yang berselisih telah disediakan 3 (tiga) pilihan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, yaitu: [15]
1.     Mediasi, adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, perselisihan antar-serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang telah ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan suatu perselisihan.
2.     Konsiliasi, adalah suatu cara penyelesaian suatu perselisihan hak, Kepentingan PHK dan antar-serikat pekerja/serikat buruh dengan musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliator seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan suatu perselisihan.
3.     Arbitrase, adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
c.      Penyelesaian Melalui Pengadilan
Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang  pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Pengajuan gugatan penggugat dimaksud harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepadapihak penggugat apabila gugatan penggugat tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban, apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan, pencabutan gugatan akan dikabulkan pengadilan apabila disetujui tergugat.
III.            PENUTUP
Kesimpulan
Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai paksa terhadap perselisihan hubungan industrial. Seperti yang telah dijelaskan diatas tugas dan wewenang yang termuat dalam Pasal 56 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa pengadilin ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dasar hukum terbentuknya pengadilan hubungan industrial adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Jenis-jenis dari perselisihan  menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalah satu perusahaan. Sedangkan ada beberapa cara penyelesaian sengketa hubungan industrial adalah, penyelesaian dengan cara bipartite, melalui di luar pengadilan dengan cara mediasi/konsiliasi/arbitrase, dan terakhir melalui pengadilan hubungan industrial.
DAFTAR PUSTAKA
Ugo dan Pujiyo, 2011, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta:Sinar Grafika.
Husni Lalu, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Abdul R.Saliman, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Jakarta:Prenada Media Group.
Agusmidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia.
Abdul Ghani Abdullah, 1991, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Jakarta:Intermasa.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


[1] Abdul.R.Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, (Jakarta:PRANADA MEDIA GROUP,2005), hal.279
[2] Ugo dan Pujino, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), hal.3
[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  BAB I Pasal 1 angka 1. 
[4]  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  BAB I Pasal 1 angka 17
[5]  Ugo dan Pujino, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal.91
[6]  Ugo dan Pujino, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal. 94-95
[7]  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  BAB I Pasal 2.
[8]  Ugo dan Pujino, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), hal.26-27
[9]  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  BAB I Pasal 1 angka 6
[10]  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  BAB I Pasal 1 angka 7
[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14.
[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, BAB I Pasal 1 angka 1.
[13]  Ugo dan Pujino, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal.53
[14]  Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), hal.170  
[15] Abdul R.Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta:Prenada Media Group, 2005), hal.281

Tidak ada komentar:

Posting Komentar